Pelayanan Publik Kementerian PU Raih Skor Kepuasan 89,76, Ini Faktor Pendorongnya

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mencatat Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 89,76 pada 2025. Capaian tersebut menempatkan kualitas pelayanan publik kementerian yang dipimpin Menteri PU Dody Hanggodo dalam kategori sangat baik berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Staf Ahli Menteri Hubungan Antarlembaga Kementerian PU, Triono, mengatakan tren IKM Kementerian PU terus mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir.

"Skor IKM Kementerian PU menunjukkan hasil positif dalam 5 tahun terakhir. Tahun lalu, kategorinya sangat baik. Ini perlu kita apresiasi," kata Triono dalam keterangannya, Kamis (30/7/2026).

Dia menjelaskan, nilai IKM Kementerian PU meningkat dari 78,25 pada 2021 menjadi 83,59 pada 2022. Angka tersebut kembali naik menjadi 86,18 pada 2023, kemudian 88,22 pada 2024, hingga mencapai 89,76 pada 2025.

Survei IKM melibatkan 635 responden yang disusun secara representatif terhadap 50 UPT/Balai dari lima unit organisasi di lingkungan Kementerian PU, yakni Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya, Ditjen Bina Konstruksi dan Badan Pengembangan SDM.

Hasil survei menunjukkan tiga aspek pelayanan dengan nilai terbaik adalah prosedur pelayanan publik, kompetensi petugas, serta persyaratan pelayanan. Meski demikian, terdapat tiga unsur yang masih perlu ditingkatkan, yakni produk pelayanan, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan.

Triono mengatakan, Survei Kepuasan Masyarakat itu memberikan gambaran objektif mengenai kualitas pelayanan publik di lingkungan Kementerian PU.

Sementara itu, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, mengingatkan agar Kementerian PU tidak cepat berpuas diri atas capaian tersebut. Menurut dia, peningkatan kualitas pelayanan harus terus dilakukan, termasuk memperkuat tata kelola internal.

"Kita dukung aksi bersih-bersih di Kementerian PU. Khususnya menyangkut ASN yang terbukti melakukan judol (judi online), jumlahnya ribuan. Apalagi itu temuan PPATK," kata Trubus.

Dia juga mendorong Menteri PU Dody Hanggodo untuk memperketat pengawasan internal dan menciptakan tata kelola yang transparan serta akuntabel.