Wacana Anak Orang Kaya Tak Dapat MBG, Anggota DPR: Sulit Diterapkan di Sekolah Negeri

JAKARTA, iNews.id - Wakil Ketua Komisi IX DPR Yahya Zaini menyoroti wacana Badan Gizi Nasional (BGN) yang akan mengurangi jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, kebijakan terkait anak orang kaya tidak mendapat MBG akan sulit diterapkan di sekolah negeri.

Kendati demikian, Yahya menyambut baik rencana BGN untuk melakukan efisiensi anggaran. Apalagi, anggaran BGN selama ini sangat besar. 

"Mengenai rencana untuk membatasi penerima manfaat dari desil 8-10 harus hati-hati untuk diterapkan. Jangan sampai menimbulkan kecemburuan jika terjadi dalam satu sekolah," kata Yahya saat dihubungi, Sabtu (18/7/2026).

Yahya tak bisa membayangkan bila dalam satu sekolah ada siswa yang menerima MBG dan ada yang tidak. Dia menilai, kebijakan itu bisa diterapkan di sekolah swasta yang cenderung sama kondisinya, tetapi sulit berjalan di sekolah negeri yang lebih beragam siswanya.

"Kebijakan tersebut hanya bisa diterapkan disekolah swasta yang siswanya mereka dari golongan orang mampu dan kaya. Sedangkan bagi sekolah-sekolah negeri yang siswanya bercampur antara yang miskin dan kaya sulit untuk diterapkan," ujar Yahya.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini meminta BGN melakukan kajian yang mendalam atas rencana kebijakan ini.

"Saya minta BGN untuk melakukan kajian secara mendalam dan komprehensif jika ingin menerapkan kebijakan tersebut. Jangan sampai menimbulkan masalah psikologis bagi siswa di sekolah, khususnya di sekolah-sekolah negeri," katanya.

Sebelumnya, Wakil Kepala BGN Mayjen (Purn) Trenggono buka suara soal wacana efisiensi jumlah penerima manfaat program MBG. Anak-anak orang kaya atau yang masuk dalam desil 8-10 rencananya tidak akan menerima MBG.

Trenggono membenarkan wacana tersebut. Hanya saja, dia menyebut wacana itu masih dalam proses kajian BGN.

"Ya itu masih kita lagi kaji lagi. Memang sudah ada wacana, tapi masih kita kaji lagi," kata Trenggono usai rapat bersama Komisi IX DPR, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).