Mahasiswa di Surabaya Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Evaluasi MBG

Mahasiswa di Surabaya Kembali Turun ke Jalan, Tuntut Perbaikan Ekonomi dan Evaluasi MBG

Nasional | inews | Jum'at, 19 Juni 2026 - 21:17
share

SURABAYA, iNews.id – Mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur kembali turun ke jalan, Jumat (19/6/2026). Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Surabaya, Jawa Timur (Jatim) menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Jatim.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyuarakan tuntutan perbaikan ekonomi nasional serta evaluasi terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Aksi berlangsung di Jalan Indrapura, Surabaya. Mahasiswa sempat membakar ban dan memblokir sebagian ruas jalan sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.

Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax serta pelaksanaan Program MBG yang dinilai rentan terhadap penyimpangan dan tidak tepat sasaran. 

Mereka juga mendesak pemerintah segera memperbaiki kondisi perekonomian, termasuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.

Selain itu, mahasiswa aksi menyatakan penolakan terhadap Rancangan Undang-Undang Polri yang dinilai berpotensi mengurangi peran masyarakat sipil. Mahasiswa menilai reformasi di tubuh Polri perlu terus dilakukan untuk menjaga iklim demokrasi.

Koordinator lapangan aksi, Roisatul Muttaqin Alallah mengatakan bahwa sejumlah kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

"Harapannya MBG bukan di setop tapi lebih ke transparansi kepada SPPG dan anggaran. Masyarakat merasa program MBG ini lebih kepada kepentingan-kepentingan kelompok semata bukan kepentingannya masyarakat secara keseluruhan," ujar Roisatul di lokasi.

Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Jatim Musyafak Rouf menyampaikan, persoalan program MBG maupun kebijakan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat. 

Menurutnya, pemerintah daerah hanya dapat menindaklanjuti aspirasi masyarakat dan menyampaikannya kepada pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah hanya bisa menerima kebijakan dari pemerintah saja dan kenaikan BBM juga merupakan kebijakan pemrintah pusat," ucap Musyafak.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga meminta DPRD Jatim menandatangani surat tuntutan sebagai bentuk dukungan untuk diteruskan kepada pemerintah pusat.

Aksi unjuk rasa berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari puluhan personel Polrestabes Surabaya. Tidak ada bentrokan maupun gangguan keamanan selama kegiatan berlangsung.

Topik Menarik