Viral Purbaya Cari 700 Orang untuk Diberi Bantuan, Kemenkeu: Hoaks!
JAKARTA, iNews.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kembali membongkar peredaran video manipulatif berbasis kecerdasan buatan (deepfake). Video hoaks yang tengah beredar di media sosial tersebut mencatut Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa yang seolah-olah mengumumkan program bantuan kilat bagi ratusan orang pertama yang mendaftar.
Kemenkeu menegaskan konten visual tersebut murni tindakan penipuan siber yang dirancang untuk menjaring data pribadi atau melakukan tindak pidana pemerasan digital dengan memanfaatkan nama pejabat negara.
"Video yang beredar mengenai Menteri Keuangan Purbaya yang menyatakan mencari 700 orang tercepat untuk diberikan bantuan, merupakan video hoaks deepfake," tulis PPID Kemenkeu dalam keterangan resminya, Rabu (10/6/2026).
Kemenkeu mengimbau masyarakat memperketat filter kewaspadaan digital dan tidak mudah tergiur oleh narasi pembagian dana instan yang jamak beredar di platform video pendek. Masyarakat diminta tidak merespons atau menghubungi nomor kontak yang disisipkan dalam unggahan video tersebut karena dipastikan bukan saluran resmi Kemenkeu.
"Masyarakat diharapkan waspada terhadap penyebaran video dan berita bohong yang mengatasnamakan Menteri Keuangan Purbaya," tambah PPID Kemenkeu.
Berdasarkan hasil penelusuran, konten penipuan itu disebarkan melalui platform TikTok. Modus yang digunakan dengan mencantumkan tautan atau informasi nomor WhatsApp pribadi di dalam video, dengan mengeklaim nomor tersebut merupakan saluran langsung untuk mengklaim bantuan dari Purbaya.
Secara fisik, video tersebut memperlihatkan visual wajah Purbaya dengan latar belakang (background) tirai biru. Namun, gerak bibir, mimik wajah, dan artikulasi suara terdeteksi tidak natural dan dipastikan diproduksi menggunakan perangkat lunak generator video AI (deepfake).
Hoaks ini lantas menjadi perhatian karena unggahan manipulatif tersebut terindikasi mulai masuk ke halaman rekomendasi utama (For Your Page/FYP) warga TikTok, serta telah mengantongi metrik interaksi berupa ribuan tanda suka (likes) dari pengguna sebelum akhirnya diklarifikasi oleh Kemenkeu.
