Gus Ipul Rampung Konsultasi Sekolah Rakyat ke KPK, Ngaku Dapat Banyak Masukan
JAKARTA, iNews.id - Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul rampung berkonsultasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pengadaan Sekolah Rakyat 2026. Dia mengaku menerima banyak masukan sebagai upaya mencegah praktik korupsi dalam pengadaan lewat konsultasi tersebut.
"Tadi Kami mendapatkan banyak masukan, banyak catatan, banyak hal-hal yang harus menjadi koreksi dan perbaikan bagi kami agar pencegahan itu bisa dilaksanakan dengan sungguh-sungguh menutup seluruh celah dan akhirnya proses yang transparan, adil bisa terlaksana," kata Gus Ipul di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (8/5/2026).
Dia mengungkapkan sejumlah poin penting yang dibahas selama konsultasi tersebut. Salah satunya terkait keterbatasan sumber daya dalam pelaksanaan pengadaaan barang dan jasa yang berpotensi akan membesar di waktu mendatang.
Link Live Streaming Barcelona vs Atletico Madrid di Perempatfinal Liga Champions 2025-2026
"Mungkin untuk tahun lalu dan tahun sekarang kami masih bisa mengawal ini dengan komitmen tinggi, tetapi karena anggaran makin tahun makin meningkat dan peningkatannya bisa jadi makin tajam untuk itu kami telah meminta nasihat tadi diantaranya adalah kami meminta apakah mungkin jika Kementerian Sosial dalam pengadaan barang dan jasa itu dilakukan oleh instansi lain lewat agen-agen pengadaan yang dimungkinkan oleh Undang-undang," ujarnya.
Di sisi lain, Gus Ipul tengah menunggu hasil evaluasi yang dilakukan KPK di kementeriannya.
"Hasil evaluasi hasil monitoring yang dilakukan oleh KPK akan kami jadikan pedoman untuk memperbaiki kinerja kami di masa yang akan datang," ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menyatakan kegiatan itu merupakan upaya pencegahan korupsi. Sejumlah titik potensi korupsi pun sudah disampaikan dalam kegiatan itu.
"Kita mendukung program-program yang baik ini, namun di dalam pelaksanaannya diharapkan tidak ada suatu penyelewengan, tidak ada suatu penyimpangan sehingga tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi," ujar Ibnu.
