Purbaya Ungkap Saldo Uang Pemerintah di BI Sisa Rp120 Triliun

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan saldo uang pemerintah di Bank Indonesia (BI) saat ini tersisa Rp120 triliun. Secara keseluruhan, pemerintah masih memiliki Rp420 triliun.

Purbaya memastikan defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas aman 3 persen melalui kombinasi efisiensi belanja dan pemanfaatan cadangan kas. Menurutnya, pemerintah terus melakukan simulasi (exercise) dengan berbagai skenario harga minyak, termasuk jika rata-rata harga minyak menyentuh level 100 dolar AS per barel hingga akhir tahun.

“Jangan tambah berapa, jadi gini yang penting adalah kita bisa melakukan langkah-langkah pengkhidmatan di sana-sini, sehingga dengan asumsi harga minyak dunia 100 dolar rata-rata sampai akhir tahun, APBN kita masih bisa ditekan, defisitnya di bawah 3 persen. Sekarang 2,92 persen kalau saya nggak salah. Itu outlook-nya,” ujar Purbaya saat ditemui usai rapat dengan Komisi XI DPR, Senin (6/4/2026).

Ia pun menjelaskan bahwa pemerintah masih memiliki Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sangat besar sebagai pelindung jika terjadi lonjakan harga minyak yang ekstrem hingga 150 dolar AS.

Dari total Rp420 triliun, Rp300 triliun telah ditempatkan ke bank Himbara dan daerah demi mendorong ekonomi. Dengan rincian Rp200 triliun awalnya digelontorkan ke lima bank Himbara lalu kembali digelontorkan Rp100 triliun lagi.

“Masih uang saya itu. Jangan bilang tinggal Rp200 (triliun). Nggak, masih 420. Saya tambah 100 lagi, 300, 120 masih di BI. Nanti kan pajak masuk lagi. Kita akan lihat gimana. Tapi manajemen cash-nya adalah sedemikian rupa sehingga kita tidak mengganggu supply uang di pasar,” ungkap dia.

Purbaya menjelaskan indikator moneter saat ini menunjukkan performa yang solid. Pertumbuhan uang inti (M0) yang berada di level 19 persen diharapkan dapat mendorong pertumbuhan kredit perbankan hingga di atas 22 persen. Kondisi ini dipandang sebagai bukti bahwa aktivitas ekonomi riil terus berjalan.

Selain dari sisi efisiensi, pemerintah juga membidik tambahan pendapatan dari sektor komoditas. Saat ini, Kementerian Keuangan bersama Kementerian ESDM sedang mematangkan skema baru terkait royalti dan bea keluar untuk menangkap potensi windfall (keuntungan tak terduga) dari kenaikan harga komoditas global.

“Nanti ada perubahan skema tim teknis Kementerian Keuangan dan Kementerian ESDM. Mungkin besok kan mulai menjelaskan tentang bea keluar, royalti, dan lain-lain. Yang jelas itu ada potensial tambahan pendapatan yang signifikan,” pungkas Purbaya.