Kritis! Korsel Bakal Berlakukan Keadaan Darurat Ekonomi Dampak Perang Timur Tengah

SEOUL, iNews.id - Presiden Korea Selatan (Korsel) Lee Jae Myung memperingatkan kemungkinan pemberlakuan keadaan darurat ekonomi terkait konflik di Timur Tengah. Negeri Gingseng termasuk salah satu negara paling terdampak putusnya pasokan energi dari negara-negara Timur Tengah setelah Iran memblokade Selat Hormuz pada awal Maret.

Korsel mengimpor sekitar 55 persen total kebutuhan energinya dari Timur Tengah, sementara pasokan terhenti.

Dalam rapat Kabinet, Selasa (31/3/2026), Lee mengatakan dekrit ekonomi darurat bisa dikeluarkan jika perlu. Dalam status tersebut, presiden berhak mengambil tindakan tanpa harus melalui persetujuan dari DPR atau Majelis Nasional.

Dekrit semacam itu biasanya diberlakukan jika negara mengalami krisis keuangan parah, bencana alam, atau kerusuhan di dalam negeri. Korsel terakhir kali menerapkan keadaan darurat ekonomi pada 1993 di bawah pemerintahan Presiden Kim Young Sam.

"Korea Selatan, yang sangat bergantung pada pasar eksternal dan sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah, membutuhkan inspeksi lebih menyeluruh dan langkah-langkah darurat lebih rinci," kata Lee, seperti dilaporkan kantor berita Yonhap.

Lee mendesak semua kementerian terkait untuk memantau situasi dengan cermat dan mengambil tindakan pencegahan yang berani guna mengurangi potensi gangguan.

"Bahan baku utama, seperti larutan urea, helium, dan aluminium, harus dikelola secara ketat pada tingkat yang setara dengan pasokan masa perang," ujarnya.

Dia juga mendesak kementerian terkait untuk melakukan transisi sumber energi terbarukan segera.