KSP Beberkan 20 Poin Board of Peace: Gaza Tak Dikuasai Israel, Palestina Jadi Negara Sendiri

JAKARTA, iNews.id - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ulta Levenia menguraikan 20 poin rencana perdamaian Gaza yang disusun Board of Peace (BoP). Rencana tersebut menjadi dasar kesediaan Indonesia untuk bergabung dalam inisiatif perdamaian tersebut.

Ulta meminta publik menilai dokumen rencana perdamaian tersebut secara objektif dan membaca setiap poin secara menyeluruh sebelum memberikan penilaian.

"Dalam menilai sesuatu, menganalisis dan memberikan judgement, kita harus benar-benar objektif. Hati-hati melihat dari semua sisi dan membaca secara detail apa yang sedang ingin kita analisa," ujar Ulta, dikutip Minggu (8/3/2026).

Dia juga menepis anggapan bahwa BoP tidak berpihak pada kepentingan Palestina. Dalam poin nomor 9 rencana tersebut, Gaza disebut akan berada di bawah pemerintahan transisi yang dipimpin Komite Palestina.

Sementara itu pada poin nomor 16, disebutkan bahwa Gaza tidak akan dikuasai oleh Israel. Bahkan Israel ditekan untuk meninggalkan wilayah tersebut.

"Ini memperlihatkan keberimbangan poin nomor 16. Ditekankan di sini bahwa Israel ditekan untuk tidak mengokupansi atau menganeksasi Gaza. Sudah dijelaskan di sini kalau Israel dan semua kepentingannya harus meninggalkan Gaza," ucap Ulta.

Lebih lanjut, pada poin 19 dan 20 disebutkan bahwa Palestina akan didorong untuk menentukan nasib sendiri serta membangun negara secara mandiri.

"Lucu kalau dibilang nggak ada poin yang menyebutkan atau mengadvokasi kemerdekaan Palestina di BoP. Bahasanya mungkin berbeda, tapi ini adalah pathway. Nomor 19 dan 20, dibilang bahwa ketika program ini sudah berjalan, akan diberikan pathway kepada Palestinian Authority (PA) untuk self determination and statehood. Jadi diberikan jalan untuk menentukan nasib mereka sendiri dan membangun negara mereka sendiri. PA akan menjadi representasi aspirasi masyarakat Gaza," katanya.

Selain itu, dalam poin nomor 20 disebutkan bahwa Amerika Serikat akan mendorong dialog antara Israel dan Palestina guna menciptakan ekosistem politik yang memungkinkan keduanya hidup berdampingan secara damai.

"Intinya poin 20 menyatakan kalau Amerika Serikat ini akan membangun dialog antara Israel dan Palestina agar ada political environment. Ekosistem politik untuk bisa hidup berdampingan secara damai. Itu inti two state solution," katanya.

Ulta juga menjelaskan, dalam rencana BoP disebutkan para pejuang Hamas yang dibebaskan tidak akan dijatuhi hukuman, sebagaimana tertuang dalam poin nomor 6.

"Ketika tawanan sudah dilepaskan kedua belah pihak, anggota Hamas yang mau hidup berdampingan dengan damai akan diberikan amnesti. Jadi mereka tidak akan dijatuhi hukuman," ujarnya.

Selain itu perlindungan terhadap warga Gaza juga tercantum dalam poin nomor 12. Dalam poin tersebut ditegaskan tidak ada warga yang dipaksa meninggalkan Gaza dan mereka yang sempat mengungsi akibat perang dapat kembali ke wilayah tersebut.

"Kemerdekaan Palestina harus bisa dicapai. Itu saudara kita (Palestina) dan kita dari awal benar-benar berkomitmen untuk menghapuskan penjajahan dari dunia ini," kata dia.