Purbaya Jamin Defisit APBN 2026 Tak Lebih 3 Persen

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tidak melebihi angka 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Dia pun mempertimbangkan perkembangan kondisi fiskal saat menarik utang baru. 

"Saya nggak akan melewati yang 3 persen itu (defisit APBN). Masalah defisit tuh bukan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol," ujar Purbaya dalam acara diskusi di Graha CIMB, Jakarta, Kamis (12/2/2026).

Purbaya menuturkan, saat ini pemerintah baru menargetkan penarikan utang anyar sebesar Rp832,20 triliun. Hal ini untuk menambal target defisit APBN 2026 sebesar Rp689,14 triliun.

Purbaya menekankan, anggaran Kementerian Keuangan di luar alokasi dana reguler bisa saja dipakai untuk mengurangi margin utang. Namun, pemerintah lebih memilih menguatkan fundamental ekonomi, yang memberikan dampak secara positif bagi perekonomian.

"Saya punya cash sekarang 270 triliun yang di luar anggaran, yang dipakai bisa dipakai mengurangi surat utang langsung. Saya maunya uang itu dipakai untuk men-drive pertumbuhan ekonomi, sehingga PDB-nya tumbuh kencang, dengan utang yang sama, rasio utang ke PDB-nya kan jadi turun," tuturnya.

Purbaya menambahkan, rasio utang Indonesia masih terkendali meski menyentuh hampir Rp10.000 triliun per kuartal III 2025. Dia mengimbau kepada publik tak perlu khawatir soal kemampuan negara membayar utang.

Purbaya menyebut, rezim internasional kecenderungan menilai beban utang suatu negara dari kesanggupan membayar utang, meski ada selisih tipis terhadap PDB. Sehingga, kolaps keuangan negara tak selalu berdasarkan persentase utang.

Sejalan dengan itu, Purbaya menekankan penerbitan surat berharga negara yang diminati investor sejauh ini sebagai parameter kondisi negara dalam menjamin kesanggupan menanggung beban utang.

"Kalau kondisinya masih oke, dan dilihat oh ini masih stabil dan masih bayar utang, masih mampu bayar utang, ya mereka akan mau beli bonds-nya. Jadi yang dipakai adalah Debt to GDP Ratio dan deficit to GDP Ratio, itu yang dilihat banyak orang," katanya.