Rieke Diah Pitaloka Desak PBI BPJS Segera Direaktivasi: Ini Soal Nyawa!
JAKARTA, iNews.id — Anggota Komisi XIII DPR Rieke Diah Pitaloka melontarkan kritik keras kepada pemerintah terkait penonaktifan ratusan ribu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan.
Menurut Rieke, kebijakan tersebut bukan sekadar soal administrasi atau angka anggaran, melainkan menyangkut keselamatan nyawa rakyat.
Pernyataan tegas itu disampaikan Rieke dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI bersama Pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (9/2/2026). Dia mendesak agar PBI BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan segera direaktivasi tanpa penundaan.
"Saya sepakat reaktivasi peserta yang dinonaktifkan segera. Ini mohon izin pimpinan, ini persoalan nyawa," tegas Rieke.
Rieke menilai, alasan keterbatasan anggaran tidak seharusnya dijadikan dalih. Dia memaparkan perhitungan beban biaya yang menurutnya masih sangat memungkinkan untuk ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya bagi peserta dengan penyakit kronis.
"Ada 120.472 orang dikali Rp42.000 dikali tiga bulan, totalnya hanya sekitar Rp15,179 miliar. APBN itu bukan uang saya, bukan uang kita, itu uang rakyat," ujar Rieke.
Menurutnya, dana tersebut sejatinya sudah dialokasikan dan tinggal direalisasikan. Dia pun meyakini pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk memastikan layanan kesehatan masyarakat miskin tetap berjalan.
Tak hanya soal reaktivasi, Rieke juga menyoroti kacau-balau data peserta PBI BPJS Kesehatan. Dia mendesak pemerintah untuk segera membenahi ekosistem data secara menyeluruh agar program bantuan benar-benar tepat sasaran.
"Di balik angka-angka dalam data negara, ada nasib dan nyawa jutaan rakyat yang dipertaruhkan," katanya.
Rieke menegaskan bahwa keberhasilan pemerintah tidak bisa diukur dari presentasi atau laporan teknis semata. Menurut dia, tolok ukur sesungguhnya adalah ketika kebijakan anggaran berdampak nyata dan melindungi masyarakat paling rentan.
"Keberhasilan kami bukan apa yang ditampilkan di PowerPoint, tapi ketika kami sejalan dengan arahan Presiden Prabowo bahwa anggaran harus berbasis data, terukur, terarah, dan tepat sasaran, termasuk untuk peserta PBI BPJS Kesehatan," tegas Rieke Diah Pitaloka.
