Badan PBB UNRWA Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Bukti Tuduhan Israel Salah!

Badan PBB UNRWA Puji Resolusi PBB untuk Gaza: Bukti Tuduhan Israel Salah!

Terkini | inews | Sabtu, 13 Desember 2025 - 08:49
share

NEW YORK, iNews.id - Badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) memuji pengesahan resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memerintahkan Israel membuka akses bantuan kemanusiaan tanpa batas ke Jalur Gaza. UNRWA menilai resolusi tersebut menjadi bukti kuat bahwa tuduhan Israel terhadap badan PBB itu tidak terbukti.

Resolusi yang disahkan pada Jumat (12/12/2025) itu juga menuntut Israel menghentikan serangan terhadap fasilitas PBB serta mematuhi kewajiban hukum internasional. 

Draf resolusi yang diajukan Norwegia bersama belasan negara tersebut mendapat dukungan mayoritas mutlak, yakni 139 negara. Sebanyak 12 negara menolak, termasuk Israel dan Amerika Serikat (AS), sementara 19 negara memilih abstain.

UNRWA: Tuduhan Israel Tidak Terbukti

Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini menyambut baik hasil pemungutan suara tersebut. Menurut dia, resolusi PBB memperkuat temuan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menyatakan tuduhan Israel bahwa Hamas menginfiltrasi UNRWA tidak didukung bukti.

“Pemungutan suara ini merupakan tanda penting dukungan untuk UNRWA dari sebagian besar komunitas internasional,” kata Lazzarini, seperti dikutip dari Al Jazeera, Sabtu (13/12/2025).

Resolusi ini disahkan menyusul rekomendasi penasihat ICJ pada Oktober lalu yang menguraikan kewajiban Israel berdasarkan Piagam PBB dan hukum humaniter internasional, khususnya terkait akses bantuan kemanusiaan.

Akses Bantuan Gaza Jadi Sorotan

Selama ini Israel hanya mengizinkan sebagian kecil bantuan masuk ke Gaza. Padahal, berdasarkan kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi Amerika Serikat dan mulai berlaku sejak 10 Oktober, Israel diwajibkan membuka akses bagi lebih dari 600 truk bantuan kemanusiaan per hari.

Duta Besar Norwegia untuk PBB, Merete Fjeld Brattested, memperingatkan bahwa 2024 menjadi salah satu tahun paling penuh kekerasan dalam tiga dekade terakhir dan tren itu berlanjut pada 2025.

“Warga sipil harus membayar dengan harga mahal. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan semakin terkikis,” ujar Brattested.

Dia juga menyinggung serangan Israel terhadap fasilitas PBB, termasuk penggerebekan kompleks Sheikh Jarrah milik UNRWA, yang menuai kecaman luas, termasuk dari Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres.

“Ini jelas melanggar kewajiban Israel untuk menghormati kekebalan hukum Perserikatan Bangsa-Bangsa,” ujarnya.

Topik Menarik