PNBP Tembus Rp156,7 Triliun Didorong Setoran Dividen BUMN

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai akhir Maret 2024 mencapai Rp156,7 triliun atau 31,8 persen dari target APBN 2024. Realisasi ini meningkat 10 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menuturkan, capaian ini terutama disumbang pendapatan kekayaan negara dipisahkan yang berasal dari setoran dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perbankan.

Meski capaian pada kuartal I 2024 cukup baik, tetapi pemerintah masih tetap berhati-hati karena komponen utama penyumbang PNBP, yaitu sektor Sumber Daya Alam (SDA) mengalami penurunan.

"Ini cukup baik, namun kita juga hati-hati karena kalau kita lihat dari sisi komponen PNBP terutama dari SDA baik migas maupun non migas terlihat tadi koreksi harga," ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (26/4/2024).

Sri Mulyani menambahkan, capaian PNBP dari sektor SDA Migas per Maret 2024 hanya tercatat Rp25,7 triliun atau turun 18 persen yoy. Realisasi terkontraksi 18 persen yoy ini dipengaruhi oleh moderat ICP (peningkatan pakan minyak mentah dari USA dan perubahan perkiraan permintaan minyak pada triwulan I 2024) dan lifting minyak, akibat tertundanya onstream hingga penyusutan produksi alamiah.

Sementara itu, untuk PNBP Nonmigas mengalami penurunan lebih dalam yaitu 36,7 persen ini karena SDA Nonmigas seperti batu bara itu mengalami koreksi, baik dari sisi harga maupun volume. PNBP Nonmigas per Maret 2024 tercatat Rp27,8 triliun.

"Jadi penerimaan SDA di PNB mengalami koreksi, tapi kenapa kok tetep penerimaan nya naik? Ini karena pembayaran dividen terutama dari 2 bank himbara yakni BRI dan Mandiri. Itu terutama yang kemudian memberikan kontribusi melonjaknya penerimaan PNBP kita dari kekayaan negara yang dipisahkan yaitu BUMN mencapai Rp42,9 triliun melonjak dibandingkan tahun lalu yang hanya Rp4,6 triliun ini krn pembayaran dividen pas jatuh tempo dibayarkan pada bulan Maret lalu," tuturnya.

Selanjutnya, untuk PNBP dari Kementerian/Lembaga cukup steady di Rp42,4 triliun atau terkoreksi tipis 4,4 persen yoy. Hal ini terutama diperoleh dari kenaikan pendapatan jasa transportasi seperti kereta api dan pelabuhan serta pendapatan layanan administrasi dan hukum.

"Sedangkan BLU kita Rp17,9 triliun atau turun sedikit 1,9 persen, terutama pungutan sektor sawit untuk BLU sawit dan untuk bidang kesehatan dan pendidikan," katanya.