Depok Masuk Aglomerasi DKJ, Wawali Yakin Percepat Pembangunan Kota
DEPOK, iNews.id - Wakil Wali Kota Depok, Imam Budi Hartono, menyambut positif pengesahan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi Undang-Undang (UU). Menurutnya, hal ini akan berdampak signifikan terhadap percepatan pembangunan di Kota Depok, yang masuk dalam kawasan aglomerasi Jabodetabekjur.
"Dengan disahkannya RUU DKJ menjadi UU tahun ini, posisi Depok akan semakin strategis dalam percepatan pembangunan," kata Imam, Rabu (24/4/2024).
Di bawah UU DKJ, Jakarta tidak lagi berstatus sebagai Ibu Kota Negara, melainkan sebagai pusat perdagangan dan kota global. Hal ini membuka peluang bagi Depok untuk berkembang pesat, dengan dukungan infrastruktur dan kebijakan yang lebih terarah.
"Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur yang akan dibentuk nantinya diharapkan dapat mengoptimalkan potensi dan mengatasi berbagai permasalahan di wilayah aglomerasi, termasuk di Depok," tutur Imam.
Imam pun optimistis bahwa Depok akan mendapatkan banyak manfaat dari aglomerasi Jabodetabekjur. "Pasti ada dampak positif dan negatifnya, tapi saya harap lebih banyak positifnya," ujarnya.
Ia menekankan pentingnya evaluasi mendalam terhadap Badan Koordinasi Penataan Kawasan Jabodetabekjur (BKSP) sebelumnya, agar Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur dapat menjalankan fungsinya dengan lebih efektif.
"Dewan Aglomerasi harus memiliki kewenangan, koordinasi, dan anggaran yang jelas. Saya harap lembaga ini diberi kewenangan lebih agar lebih optimal dalam mencapai tujuannya," kata Imam.
Terakhir, Imam berharap Depok dapat mencapai kemajuan yang setara dengan Jakarta di masa depan. Ia pun menegaskan komitmen Pemkot Depok untuk bersinergi dengan semua pihak dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan merata.
"Fokus utama kami adalah pada persoalan transportasi publik, penanggulangan banjir, lingkungan dan sampah, pendidikan dan kesehatan, serta tata ruang. Depok siap bersinergi dengan semua pihak untuk mewujudkan kemajuan bersama," katanya.
