Tindakan Medis hingga Rujukan Spesialis Dibatasi, PB IDI Minta Reformasi Tata Kelola JKN
IDXChannel - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) meminta pemerintah "reformasi" regulasi dan tata kelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Pasalnya, efisiensi pembiayaan JKN ini berpotensi mengorbankan hak peserta, melanggar independensi profesional dokter dan mengurangi kualitas layanan kesehatan.
Wakil Ketua Umum PB IDI Dr. Hamzah Hasan menilai kebijakan efisiensi pembiayaan JKN menjadi tantangan serius yang dapat menimbulkan dilema etik profesi kedokteran. Menurut dia, kebijakan itu membatasi tindakan medis hingga rujukan spesialis.
"PB IDI menilai dalam kondisi keterbatasan tersebut dapat berpengaruh terhadap kualitas layanan, hak peserta maupun pada keselamatan pasien," ujar Hamzah saat jumpa pers di Sekretariat PB IDI, Jakarta Pusat, Sabtu (24/10/2026).
Kendati begitu, Hamzah meminta, pemerintah dapat menempatkan kesehatan sebagai investasi strategis bangsa, bukan sekedar beban anggaran. Menurutnya, penguatan sistem kesehatan nasional butuh pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan, menjamin keberlangsungan layanan kesehatan dan melindungi tenaga kesehatan.
"Terkait program JKN, PB IDI mendorong pemerintah untuk memberikan pembiayaan yang cukup dan berkeadilan, serta melakukan reformasi regulasi terkait dengan tata kelola JKN," ujar Hamzah.
Selain itu, PB IDI mendesak BPJS Kesehatan untuk meninjau kembali dan membatalkan kebijakan efisiensi pembiayaan JKN yang tak tertulis, seperti pembatasan tindakan medis, rujukan spesialis, hingga penundaan pembayaran klaim yang berlarut.
PB IDI menegaskan, kebijakan tersebut berpotensi merugikan peserta, menurunkan mutu dan keselamatan pasien, menimbulkan diskriminasi serta dilema etik bagi dokter, dan tidak sejalan dengan prinsip SJSN.
“Efisiensi pembiayaan JKN tidak boleh mengorbankan hak peserta, independensi profesional dokter maupun mutu dan keselamatan pasien," tambahnya.
Kendati demikian, PB IDI menyerukan para dokter wajib mengedepankan integritas, profesionalisme dan pengabdian kepada masyarakat. Dia mengatakan keselamatan pasien merupakan prioritas tertinggi dalam setiap kondisi dan keputusan klinis.
(Febrina Ratna Iskana)
