Tanggung Kerugian Bencana Iklim Rp82,5 Triliun, Nepal Sebut Negara Kaya Harus Bantu
IDXChannel—Menteri Luar Negeri Nepal Shisir Khanal mengatakan bahwa negara-negara kaya harus ikut bertanggung jawab untuk membantu negara-negara rentan yang tidak banyak berkontribusi pada perubahan iklim, tetapi menanggung dampaknya secara signifikan.
Khanal menyampaikan permintaan tersebut dalam wawancara dengan AFP di sela-sela agenda tingkat tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Kamis (24/9/2026).
Pada akhir Agustus 2026 lalu, Nepal diterpa banjir bandang besar akibat massa es yang luruh atau gletser di wilayah pegunungan tinggi sepanjang perbatasan Nepal-China. Bencana tersebut menewaskan lebih dari 1.400 orang, sekitar 6.000 orang masih dinyatakan hilang.
Perhitungan awal atas kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh bencana tersebut diperkirakan mencapai USD5 miliar.
Melansir CNA (25/09/2026), menurut Khanal, perubahan iklim kini bukan hanya teori. Dampaknya sudah dirasakan secara nyata, terutama oleh negara-negara rentan seperti Nepal yang berada di kawasan pegunungan Himalaya.
Khanal mengatakan negara-negara kaya seharusnya menyediakan pendanaan jangka panjang dan tidak hanya memberikan bantuan ketika bencana telah terjadi. Persiapan dana jangka panjang tersebut dapat digunakan untuk membangun masyarakat dan infrastruktur yang lebih mampu menghadapi risiko bencana.
Menurut analisis para ilmuwan dari World Weather Attribution (WWA), bencana besar yang terjadi di Nepal terjadi akibat kombinasi sejumlah faktor, di antaranya adalah ketidakstabilan geologi lokal yang dibarengi dengan pemanasan jangka panjang.
Sehingga, menyebabkan gletser terus mundur serta mencairnya lapisan tanah beku atau permafrost. Selain itu, Khanal juga menekankan bahwa Nepal banyak berkontribusi dalam upaya memperbaiki sistem iklim Bumi.
Lebih dari 90 persen listrik di negara itu berasal dari PLTA, lebih dari 70 persen mobil baru yang terjual di negara tersebut merupakan kendaraan listrik. Secara keseluruhan, Nepal hanya menyumbang sekitar 0,1 persen dari emisi gas rumah kaca dunia.
“Jadi, kenapa kami yang tidak berkontribusi besar pada masalah iklim ini, hanya menanggung getahnya saja?”
Sementara, kerugian yang dialami Nepal mencapai USD5 Miliar atau setara dengan Rp82,5 Triliun. Pemerintah Nepal mempertanyakan mengapa negara yang kontribusinya terhadap perubahan iklim relatif kecil harus menanggung beban kerusakan yang begitu besar.
Dampak Masif, Bantuan dari Negara Lain Tetap Kurang
Pertemuan Nepal dengan PBB di New York telah menghasilkan komitmen bantuan dari beberapa negara.
Amerika Serikat mengumumkan USD31 juta atau setara dengan Rp512 Miliar sebagai dukungan untuk pemulihan akibat banjir. Lainnya, kelompok negara G7 dan Inggris juga menyatakan komitmen untuk membantu Nepal.
Selain meminta bantuan negara lain, Nepal juga mengajukan permintaan sebesar USD20 juta atau Rp330 Miliar kepada UN Loss and Damage Fund, yakni dana PBB yang ditujukan untuk membantu negara-negara yang mengalami kerugian dan kerusakan akibat dampak perubahan iklim.
Namun, dana-dana bantuan tersebut tetap tak sebanding dengan nilai kerusakan yang harus ditanggung oleh Nepal.
Dana Loss and Damage sendiri dibentuk pada 2022, setelah banjir besar yang melanda Pakistan. CNA yang mengutip AFP melaporkan bahwa hingga saat ini dana tersebut belum melakukan pencairan pertamanya dan masih menghadapi kekurangan pendanaan.
Khanal mengatakan, ke depan Nepal ingin mengembangkan sistem pemantauan yang lebih kompleks dengan memanfaatkan teknologi satelit. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu memantau laju pencairan gletser sekaligus memberikan peringatan lebih awal apabila muncul potensi bencana.
Bagi Nepal, kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa bantuan internasional tidak hanya diperlukan untuk membangun kembali wilayah yang hancur akibat bencana, tetapi juga untuk memperkuat kemampuan negara tersebut menghadapi risiko perubahan iklim di masa mendatang.
(Birru Aisyah)
