Dongkrak Inklusi Keuangan, Pemerintah Gandeng BRI dan BSI Sediakan Rekening Terhubung QRIS
IDXChannel - Pemerintah berkomitmen memperkuat tingkat inklusi dan literasi keuangan nasional dengan menyiapkan penyediaan rekening bank bagi masyarakat serta mengintegrasikannya ke dalam sistem pembayaran digital QRIS. Langkah ini diambil guna memperluas akses masyarakat terhadap ekosistem keuangan formal secara merata.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, inisiatif tersebut dibahas langsung dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga usai rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Selasa (7/9/2026).
Airlangga menjelaskan bahwa penyediaan rekening massal ini akan difasilitasi melalui PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) dan PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk atau BSI (BRIS).
Untuk memastikan ketepatan sasaran, data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri akan dipadankan dengan sistem pembayaran Bank Indonesia (BI). Setiap rekening yang disiapkan nantinya langsung terhubung dengan gateway system QRIS untuk memudahkan transaksi harian masyarakat sekaligus menjadi saluran distribusi program bantuan pemerintah.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga.
Pemerintah optimistis dengan kepemilikan rekening dan integrasi pembayaran digital yang semakin merata, penyaluran berbagai program perlindungan sosial maupun bantuan pemerintah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan tepat sasaran. Sinergi lintas otoritas akan terus diperkuat untuk memastikan perluasan akses rekening dan integrasi data kependudukan ini dapat berjalan optimal di seluruh daerah.
(Rahmat Fiansyah)
