DKI Jakarta Ditargetkan Jadi Daerah Pertama Terbitkan Obligasi Rp3,5 Triliun di 2027
IDXChannel - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan penerbitan obligasi dengan nilai mencapai Rp3,5 triliun pada 2027.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut penerbitan obligasi ini telah disetujui oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
"Dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan di tahun 2027, nilainya Rp3,5 triliun," kata Pramono usai membuka kegiatan Capacity Building Penerbitan Obligasi Daerah di Tribrata Hotel & Convention Center, Jalan Darmawangsa Raya, Jakarta Selatan, Selasa (27/7/2026).
Dia menjelaskan, instrumen pembiayaan tersebut diproyeksikan menjadi salah satu alternatif pendanaan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Ibu Kota. Dengan begitu, obligasi ini untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan yang bersifat konsumtif.
"Penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik, di antaranya adalah proyek pelayanan publik seperti LRT, kemudian untuk LRT ini untuk rute Velodrome-Dukuh Atas ya. Kemudian RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan sebagainya dan sebagainya," kata dia.
Sebelum menerbitkan obligasi ini, kata Pramono, pihaknya lebih dulu berdiskusi panjang dengan DPRD DKI Jakarta, dan pemerintah pusat. Selain itu, juga berdiskusi dengan Bank Dunia, UNDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan pihak terkait lainnya.
"Selain dengan DPRD DKI Jakarta sebagai stakeholder, juga dengan beberapa lembaga-lembaga yang selama ini terbiasa untuk menerbitkan obligasi atau terlibat dalam penerbitan obligasi seperti Bank Dunia, kemudian UNDP, OJK, Bank Indonesia dan sebagainya," katanya.
Dengan terbitnya obligasi itu, maka Pemprov DKI Jakarta akan menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan instrumen pembiayaan tersebut.
"Sehingga dengan demikian kalau ini bisa tahun depan obligasi daerah terbit ataupun diluncurkan oleh Pemerintah DKI Jakarta, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik," ujar dia.
(Dhera Arizona)
