Investasi Triliunan, 3 Pelabuhan Strategis RI Masih Belum Optimal

JAKARTA - Sejumlah pelabuhan strategis nasional yang hingga kini belum mampu berfungsi maksimal meski menelan investasi besar menjadi sorotan. Kondisi berpotensi menjadi pemborosan aset negara sekaligus menghambat upaya menekan biaya logistik nasional.

Menurut Pengamat Kebijakan Publik Sofyano Zakaria, perlu perhatian serius terhadap persoalan tersebut agar pelabuhan yang telah dibangun dengan dana triliunan rupiah dapat memberikan manfaat ekonomi yang optimal.

“Indonesia membutuhkan pelabuhan yang produktif, bukan sekadar pelabuhan yang megah secara fisik tetapi sepi aktivitas. Infrastruktur yang dibangun dengan dana triliunan rupiah harus mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi, bukan menjadi aset yang manfaat ekonominya jauh di bawah harapan,” ujar Sofyano, Selasa (21/7/2026).

Menurut Sofyano, terdapat sedikitnya tiga pelabuhan strategis yang perlu mendapat perhatian khusus pemerintah, yakni Pelabuhan Bojonegara di Cilegon, Banten; Pelabuhan Patimban di Subang, Jawa Barat; serta Terminal Kijing di Mempawah, Kalimantan Barat.

Ia menjelaskan, Pelabuhan Bojonegara mulai dikembangkan sejak awal dekade 2010-an dengan tujuan menjadi pelabuhan pendukung Tanjung Priok, melayani kawasan industri Banten, serta memperkuat jaringan logistik nasional.

Sementara itu, Pelabuhan Patimban mulai dibangun pada 2018 sebagai Proyek Strategis Nasional yang diproyeksikan menjadi pusat ekspor otomotif dan terminal peti kemas baru untuk mengurangi kepadatan Pelabuhan Tanjung Priok sekaligus mendukung kawasan industri Jawa Barat.

Adapun Terminal Kijing dibangun sebagai pelabuhan internasional utama di Kalimantan Barat untuk memperkuat kegiatan ekspor-impor, meningkatkan daya saing ekonomi wilayah, serta menekan biaya logistik di Pulau Kalimantan.

Namun demikian, Sofyano menilai ketiga pelabuhan tersebut hingga kini belum mampu beroperasi secara optimal sesuai target awal pembangunan.

“Masalah utamanya bukan karena kualitas pelabuhannya, tetapi karena pemerintah selama ini membangun pelabuhan tanpa memastikan seluruh ekosistem pendukungnya siap secara bersamaan,” katanya.

Ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang belum terselesaikan, mulai dari keterbatasan akses jalan dan rel kereta api, belum berkembangnya kawasan industri di sekitar pelabuhan, rendahnya volume muatan, lemahnya integrasi dengan sistem logistik nasional, hingga belum adanya kebijakan yang mampu mendorong pelaku usaha memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan baru tersebut.

Menurut Sofyano, kondisi tersebut tidak tepat apabila seluruh beban keberhasilan pelabuhan hanya dibebankan kepada PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo maupun PT Pengembang Pelabuhan Indonesia (PPI).

“Pelindo maupun PPI hanyalah operator dan pengelola. Mereka tidak memiliki kewenangan membangun jalan nasional, menetapkan kawasan industri, memberikan insentif fiskal, ataupun mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian. Karena itu, persoalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah secara keseluruhan, bukan hanya BUMN pengelola pelabuhan,” tegasnya.

Ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terintegrasi melalui koordinasi langsung Presiden agar seluruh kementerian dan lembaga bergerak dalam satu komando.

Lebih lanjut, Sofyano mengusulkan agar pemerintah memberikan penugasan khusus kepada Danantara untuk memimpin percepatan optimalisasi pelabuhan strategis nasional.

“Danantara memiliki kapasitas sebagai pengelola investasi strategis negara sehingga dapat menjadi orkestrator dalam mengintegrasikan pembiayaan, pembangunan kawasan industri, jaringan logistik, konektivitas jalan, rel kereta api, hingga pengembangan kawasan ekonomi di sekitar pelabuhan,” ujarnya.

Menurutnya, apabila diperlukan, pemerintah juga dapat membentuk atau menunjuk satu BUMN khusus sebagai lead integrator yang bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh proyek pendukung sehingga tidak lagi berjalan sendiri-sendiri.

“Ke depan, ukuran keberhasilan pembangunan pelabuhan tidak boleh lagi hanya diukur dari panjang dermaga atau besarnya investasi yang telah dikeluarkan, tetapi harus diukur dari banyaknya kapal yang bersandar, tingginya arus barang, tumbuhnya kawasan industri, terciptanya lapangan kerja, dan meningkatnya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Di era Presiden Prabowo, infrastruktur harus benar-benar menghasilkan manfaat ekonomi yang nyata bagi rakyat,” kata Sofyano Zakaria.