Minta Masyarakat Tak Khawatir, Purbaya: APBN Punya Ruang Terhadap Gejolak Ekonomi Dunia
IDXChannel - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap terjaga dalam jalur yang berkesinambungan.
Di tengah dinamika ekonomi dunia yang fluktuatif, Menkeu memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup untuk meredam dampak gejolak eksternal.
Purbaya juga menepis kekhawatiran publik mengenai potensi pembengkakan defisit akibat tekanan global. Ia menyatakan bahwa seluruh perhitungan anggaran hingga akhir tahun telah dikalkulasi dengan cermat.
"Kami selalu menjaga anggaran berkesinambungan dan dengan itu pun kami masih mempunyai ruangan untuk memberi cushion atau bantalan terhadap gejolak perekonomian dunia," kata Purbaya dalam konferensi pers virtual, Selasa (31/3/2026).
Purbaya menambahkan bahwa hingga saat ini, rata-rata realisasi anggaran menunjukkan performa yang stabil. Pemerintah terus berkomitmen menjaga disiplin fiskal agar defisit tetap berada dalam batas yang diatur oleh undang-undang.
"Jadi teman-teman media dan masyarakat tidak perlu khawatir defisitnya tidak terkendali dan anggarannya morat-marit," kata Purbaya.
Melengkapi kepastian fiskal dari Menkeu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memaparkan paket kebijakan strategis "8 Butir Transformasi Budaya Kerja Nasional" dan kebijakan energi sebagai langkah konkret menjaga stabilitas nasional.
Penerapan bekerja dari rumah bagi ASN setiap Jumat di instansi pusat dan daerah. Langkah ini diproyeksikan menghemat kompensasi BBM langsung ke APBN sebesar Rp6,2 triliun dan penghematan BBM masyarakat sebesar Rp59 triliun.
Penggunaan kendaraan dinas dibatasi hingga 50 persen (kecuali operasional/listrik) dan mendorong penggunaan transportasi publik.
Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dalam negeri sebesar 50 persen dan luar negeri sebesar 70 persen.
Pemerintah melakukan pengalihan anggaran dari belanja non-prioritas (rapat, seremonial, operasional) menuju belanja produktif dengan potensi nilai mencapai Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun. Anggaran ini akan diarahkan untuk dampak langsung ke masyarakat, termasuk rekonstruksi bencana di Sumatera.
Implementasi B50 mulai berlaku 1 Juli 2026, berpotensi menghemat penggunaan BBM fosil sebanyak 4 juta kiloliter dengan nilai efisiensi subsidi mencapai Rp48 triliun. Kemudian pembelian BBM akan diatur menggunakan barcode MyPertamina dengan batas wajar 50 liter per kendaraan (kecuali kendaraan umum).
Program MBG diarahkan pada penyediaan makanan segar selama 5 hari seminggu dengan pengecualian khusus untuk asrama, daerah 3T, dan wilayah dengan tingkat stunting tinggi. Optimalisasi skema ini berpotensi memberikan penghematan sebesar Rp20 triliun.
Sektor swasta diimbau melakukan efisiensi energi dan pengaturan WFH sesuai karakteristik usaha. Sementara sektor pendidikan dasar hingga menengah tetap berjalan luring secara normal (5 hari seminggu). Sektor strategis seperti kesehatan, keamanan, dan logistik tetap bekerja secara tatap muka (100 persen).
(Febrina Ratna Iskana)
