Siapa Pemegang Kekuasaan Sejati di Iran?

Negosiasi untuk mencegah pecahnya perang lebih lanjut antara Iran dan Amerika Serikat tengah berlangsung, namun proses yang berjalan di tempat ini menyoroti siapa sebenarnya pemegang kekuasaan di dalam pemerintahan Iran.

Presiden Masoud Pezeshkian, yang tergolong sebagai tokoh moderat, mengatakan pada hari Senin bahwa pemerintahannya telah diberikan "wewenang tertentu" oleh Pemimpin Tertinggi Mojtaba Khamenei terkait negosiasi dengan AS.

Pezeshkian, yang mendapat kecaman dari kelompok garis keras yang menentang kesepakatan apa pun dengan Washington, tidak memberikan perincian mengenai wewenang apa yang tercakup dalam hal ini.

Komentarnya muncul menyusul upaya dari pihak penengah, termasuk Qatar dan Pakistan, untuk mencegah serangan baru AS terhadap Iran. Terdapat indikasi kuat akan terjadinya eskalasi besar dalam konflik tersebut, yang bermula dari serangan udara AS dan Israel ke Iran pada 28 Februari—serangan yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei serta sejumlah pejabat tinggi Iran lainnya.

Siapa Pemegang Kekuasaan Sejati di Iran?

1. IRGC Tetap Memiliki Peran Penting

Sejak saat itu, perimbangan kekuasaan di Iran semakin bergeser ke arah para komandan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) dan pejabat lain yang berorientasi pada keamanan.

“Menurut saya, poin kuncinya adalah setiap kesepakatan harus mendapatkan dukungan dari kalangan keamanan-militer di Iran,” ujar Sina Toossi, peneliti senior di Center for International Policy, kepada Al Jazeera.

Analis politik tersebut menambahkan, hal ini terutama berlaku mengingat negosiasi saat ini tidak hanya mencakup program nuklir dan sanksi terhadap Iran, tetapi juga pengaturan keamanan yang lebih luas pascaperang—termasuk kendali atas Selat Hormuz dan jaminan agar tidak terjadi serangan kembali.

Iran telah mengajukan rencana tujuh poin yang menuntut AS untuk mematuhinya guna mengakhiri perang dan membuka kembali Selat Hormuz. Otoritas Iran menyatakan bahwa pengambilan keputusan terkait perang dan negosiasi dilakukan melalui pendekatan terpadu dalam kerangka lembaga-lembaga pemerintah.Lembaga-lembaga tersebut mencakup kantor Pemimpin Tertinggi dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC). Tokoh serta badan militer dan keamanan memegang peranan penting dalam semua lembaga tersebut.

Kantor Mojtaba Khamenei menyatakan bahwa ia telah bertemu dengan para komandan militer tingkat tinggi, termasuk komandan utama IRGC Ahmad Vahidi, untuk memberikan arahan mengenai cara menangani ancaman perang total dari AS. Khamenei menyatakan bahwa angkatan bersenjata Iran harus merespons setiap ancaman dengan segera dan tanpa batasan geografis, serta memperluas daftar target AS dan Israel seandainya perang meningkat.

Pada akhirnya, keputusan-keputusan penting—seperti mengakhiri perang—ditentukan oleh Pemimpin Tertinggi. Namun, Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC)—yang beranggotakan perwakilan dari angkatan bersenjata, menteri-menteri pemerintah, serta pimpinan parlemen dan lembaga peradilan—terlebih dahulu melakukan pemungutan suara terkait keputusan tersebut.

2. Kepemimpinan dengan Banyak Aktor

Secara hukum, presiden Iran juga menjabat sebagai kepala SNSC. Akan tetapi, posisi sekretaris dewan tersebut belakangan ini memiliki bobot yang lebih besar karena perannya sebagai koordinator utama untuk berbagai isu keamanan nasional yang krusial.

Sejak awal Agustus, posisi tersebut dipegang oleh Mohsen Rezaei, mantan panglima tertinggi Garda Revolusi Iran (IRGC) yang belum pernah menduduki jabatan publik sebelumnya.

Ketika Wakil Presiden AS JD Vance mengirimkan surat ke Teheran pekan lalu, surat tersebut ditujukan kepada Rezaei—bukan kepada presiden ataupun Mohammad Bagher Ghalibaf, ketua parlemen Iran yang dalam beberapa bulan terakhir juga bertindak sebagai negosiator utama.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmaeil Baghaei mengatakan bahwa Rezaei—bukan Ghalibaf—yang akan menanggapi surat tersebut jika ia memutuskan untuk melakukannya. Namun, ia juga menegaskan bahwa Ghalibaf belum dicopot dari posisinya sebagai kepala negosiator.

Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi beserta para deputinya, termasuk Kazem Gharibabadi, juga tetap menjadi tokoh-tokoh utama pemerintah yang bertugas menjaga komunikasi dengan pihak penengah serta menjalankan diplomasi melalui Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan berbagai badan internasional lainnya.Ghalibaf sebelumnya memimpin perundingan yang berujung pada penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dengan Washington pada bulan Juni. Kesepakatan ini sempat menghentikan sementara perang dan mencabut blokade maritim yang diberlakukan oleh militer AS terhadap pelabuhan-pelabuhan di wilayah selatan Iran.

Akan tetapi, kesepakatan tersebut runtuh setelah Teheran menuduh AS melanggar beberapa ketentuan, termasuk yang berkaitan dengan Selat Hormuz. Menyusul hal itu, Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) melancarkan serangan terhadap tiga kapal yang mencoba melakukan pelayaran "tanpa izin".

Militer AS kemudian meningkatkan intensitas serangan terhadap Iran, memberlakukan kembali blokade, serta menjatuhkan sanksi-sanksi baru. Sejumlah kapal lain di Selat Hormuz turut terkena ledakan, dan militer Iran diyakini berada di balik serangan-serangan tersebut.

Runtuhnya nota kesepahaman tersebut memicu diskusi mengenai dinamika kekuasaan di dalam pemerintahan Iran. Selama berbulan-bulan, media serta analis lokal maupun internasional berspekulasi mengenai pihak yang memerintahkan serangan-serangan tersebut dan apa implikasinya. Beberapa media AS mengutip sumber yang menyatakan bahwa faksi garis keras di dalam pemerintahanlah yang mengarahkan serangan terhadap kapal-kapal tersebut.

Pada awal Agustus, Pezeshkian mengatakan bahwa ia sebenarnya lebih memilih agar nota kesepahaman (MoU) tersebut tetap berlanjut. Ia menambahkan, "Seharusnya dibentuk sebuah tim untuk menangani pelanggaran, bukan justru saling bertikai."

Pada pertengahan Oktober, juru bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), Hossein Mohebbi, menyatakan bahwa serangan terhadap ketiga kapal tersebut bukanlah tindakan sepihak, melainkan dilakukan melalui koordinasi dengan otoritas yang lebih tinggi—meskipun ia tidak merinci siapa otoritas tersebut.

"Tidak mungkin seseorang mengabaikan hierarki militer dan mengambil tindakan sendiri dalam masalah penting seperti perang antara dua negara atau lebih. Hal itu sama sekali tidak mungkin terjadi," ujarnya.Mohebbi menyebut serangan tersebut sebagai "tanggapan tegas" terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh AS, yang sebelumnya juga melancarkan serangan di tengah berlangsungnya negosiasi.

Ia menuduh Washington melanggar MoU dengan menetapkan jalur pelayaran alternatif melalui Selat Hormuz di dekat Oman, serta mengambil langkah-langkah lainnya.

"Tampaknya sikap tidak berkomitmen dan pelanggaran terhadap perjanjian telah menjadi doktrin tidak tertulis di kalangan pemerintah AS," kata Mohebbi.

3. Banyak Pemimpin, Banyak Pandangan

Dalam perundingan yang saat ini dimediasi dengan AS, beberapa tuntutan Iran mencakup kembali ke MoU tersebut, dengan pengaturan urutan langkah yang lebih baik serta sejumlah tambahan untuk menjamin agar kesepakatan di masa depan dapat bertahan lebih lama.

Rezaei mengungkapkan kepada televisi pemerintah bahwa ia mendeteksi perubahan nada yang positif dalam pesan yang dikirimkan oleh Vance. Namun, kepala keamanan Iran tersebut sejauh ini belum memberikan tanggapan karena persyaratan utama Iran telah disampaikan dengan jelas melalui pihak penengah.

Teheran menuntut diakhirinya blokade angkatan laut AS, pencabutan sanksi minyak dan sanksi lainnya, pencairan dana Iran yang dibekukan di luar negeri, pengurangan pengerahan militer AS di sekitar wilayah Iran, serta penghentian pertempuran di semua lini, termasuk di Lebanon.

Di Selat Hormuz, pihak berwenang Iran secara serempak menyatakan keinginan mereka untuk menegakkan kedaulatan. Mereka juga mengharapkan Washington mengakui kesepakatan antara Iran dan Oman yang menetapkan jalur pelayaran untuk pembukaan kembali secara parsial.

Para pengambil keputusan di Teheran menegaskan bahwa persyaratan awal tersebut harus dipenuhi sebelum perundingan berlanjut ke tahap berikutnya, yang juga akan membahas program nuklir Iran.Dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa, Ali Abdollahi, kepala staf angkatan bersenjata, mengatakan bahwa "peta jalan Iran untuk keamanan berkelanjutan" mencakup ketergantungan pada "langkah-langkah keamanan dari dalam Asia Barat" serta jaminan non-agresi.

Analis politik Toossi mengatakan bahwa ia tidak serta-merta menafsirkan peran yang berbeda dari Rezaei, Ghalibaf, dan Pezeshkian sebagai bukti adanya pusat-pusat kekuasaan yang saling bersaing.

"Sebaliknya, hal tersebut lebih mencerminkan pembagian tanggung jawab dalam suatu proses yang dikoordinasikan secara terpusat di bawah Khamenei," ujarnya.

Para pemimpin Iran tampak bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang dianggap terjadi dalam perundingan sebelumnya dengan pemerintahan Presiden AS Donald Trump saat mereka memberikan konsesi atau mengandalkan jaminan dari AS, namun justru kembali menghadapi tekanan dan serangan militer.

“Teheran kini menginginkan Washington untuk memenuhi komitmennya sebelum mereka sendiri memberikan konsesi, termasuk terkait pengaturan yang akan meresmikan peran Iran dalam mengelola Selat Hormuz,” ujar Toossi. “Hal ini menjadi hambatan yang sangat berat, meskipun kedua belah pihak sebenarnya memiliki alasan kuat untuk menghindari perang lainnya.”

Ia mengatakan bahwa tawaran Iran untuk mempersingkat jangka waktu pembukaan kembali selat tersebut menjadi dua hari merupakan sebuah konsesi taktis, meski tidak menyelesaikan masalah yang lebih besar.

“Persoalan utamanya bukanlah seberapa cepat Selat Hormuz dibuka kembali, melainkan siapa yang mengendalikan ketentuan agar selat tersebut tetap terbuka. Kecuali kedua belah pihak dapat menjembatani perbedaan mendasar tersebut, sekadar mempersingkat jangka waktu pembukaan kembali kemungkinan besar tidak akan menghasilkan terobosan apa pun,” kata Toossi.