Imbas Kerusuhan, Macron Larang Demo yang Dinilai Tidak Sah di Prancis

Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan penindakan terhadap demonstrasi publik dengan memerintahkan pihak berwenang melarang aksi yang dinilai “tidak sah”. Pemerintah juga akan membatasi pawai yang diselenggarakan secara resmi, di tengah berlanjutnya keresahan nasional akibat melonjaknya biaya hidup dan memburuknya layanan publik.

Pembatasan tersebut diumumkan pada Kamis setelah pertemuan darurat dengan para kepala intelijen dan menteri senior. Kebijakan ini diberlakukan menjelang gelombang demonstrasi berikutnya yang direncanakan berlangsung pada Sabtu, setelah Prancis mengalami salah satu aksi kekerasan jalanan terburuk dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: Trump Kembali Singgung Kerusuhan Prancis: 'Paris Akan Segera Jadi Kota Muslim'

Macron mengatakan pemerintah daerah akan melarang perkumpulan yang diselenggarakan oleh individu atau kelompok yang dinilai tidak memiliki kewenangan yang sah. Sementara itu, demonstrasi yang diselenggarakan oleh organisasi yang diakui, seperti serikat pekerja, akan dipertimbangkan untuk mendapatkan izin, tetapi dapat diwajibkan menggunakan rute alternatif.

“Rekomendasi umum kami adalah tidak boleh ada demonstrasi dalam beberapa hari mendatang,” kata Macron, seperti dikutip dari AFP, Jumat (23/10/2026). Dia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut diperlukan untuk memulihkan ketenangan serta melindungi tempat usaha dan gedung-gedung publik.

“Sabtu lalu, kita menyaksikan tindakan politik dan pemberontakan yang dilakukan kelompok kiri ekstrem dengan tujuan menjatuhkan Republik,” klaim Macron, seraya menuduh kelompok radikal terorganisasi mendalangi aksi kekerasan dan penjarahan.Pengumuman tersebut secara signifikan memperketat pembatasan terhadap perkumpulan publik di negara yang hak untuk berdemonstrasinya dilindungi konstitusi.

Berdasarkan hukum Prancis, pihak berwenang dapat melarang demonstrasi dengan alasan menjaga ketertiban umum. Namun, keputusan semacam itu harus proporsional dan dapat digugat di pengadilan.

Pada hari Kamis, sebuah pengadilan administratif di Paris membatalkan larangan polisi terhadap demonstrasi mahasiswa, sehingga ribuan pengunjuk rasa diizinkan berkumpul meskipun sebelumnya ada keberatan dari pihak berwenang.

Menurut laporan Associated Press, aksi tersebut berlangsung damai di bawah pengawasan ketat polisi.

Demo di Lyon, Marseille, hingga Paris Dibatasi

Meski demikian, pihak berwenang telah melarang demonstrasi yang direncanakan berlangsung pada Sabtu di pusat Kota Lyon. Wilayah tersebut menjadi sasaran penjarahan ratusan tempat usaha pada akhir pekan lalu.Pembatasan serupa juga diberlakukan di Marseille, Nice, dan Toulon.

Di Paris, satu pawai yang telah mendapat izin dialihkan agar tidak melewati pusat kota. Sementara itu, demonstrasi lain yang melibatkan mahasiswa dan anggota gerakan Rompi Kuning (Yellow Vest) dilarang.

Prancis dilanda keresahan yang semakin meningkat sejak protes mengenai kekurangan guru dan memburuknya kondisi sekolah berkembang menjadi gerakan yang lebih luas untuk menentang kenaikan harga, ketimpangan, serta pemangkasan layanan publik.

Sekitar 550.000 orang mengikuti demonstrasi pada Sabtu lalu. Aksi tersebut kemudian berujung pada bentrokan dengan polisi, pembakaran, dan penjarahan secara luas.

Menurut angka yang dilaporkan media Prancis, hampir 2.500 orang telah ditangkap sejak saat itu, sementara sekitar 1.000 polisi dan anggota gendarmerie—pasukan kepolisian nasional Prancis yang berstatus militer—mengalami luka-luka.Para pemimpin oposisi menyalahkan kebijakan Macron dan kegagalannya menjaga ketertiban atas krisis yang terjadi.

Pemimpin National Rally, Marine Le Pen, menyebut Macron sebagai presiden “tanpa kredibilitas atau kewibawaan” yang telah "kehilangan seluruh kontak dengan kenyataan”.

Sementara itu, pemimpin sayap kiri Jean-Luc Mélenchon menuduh pemerintah Macron telah melemahkan layanan publik selama satu dekade terakhir.

Bahkan serikat pekerja kepolisian turut berbalik menentang pemerintah. Alliance Police Nationale mengumumkan rencana menggugat negara, dengan menuduh para pejabat telah menelantarkan petugas selama kerusuhan dan gagal menyediakan perlengkapan yang memadai serta instruksi yang jelas.

Macron juga berselisih dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyalahkan kekacauan di Prancis pada imigrasi yang tidak terkendali dan kelompok-kelompok radikal.

Pemimpin Prancis itu menolak komentar para politisi asing mengenai kerusuhan tersebut dan menyebutnya “bodoh” serta “tidak dapat diterima”.

Macron diperkirakan akan memimpin satu lagi rapat darurat Dewan Pertahanan pada Jumat untuk memutuskan apakah pembatasan tambahan diperlukan menjelang demonstrasi pada Sabtu.