Cegah Invasi Rusia, Negara NATO Ini Akan Pasang 1 Juta Ranjau Darat Senilai Rp2 Triliun

Finlandia berupaya untuk mengadakan satu juta ranjau anti-personel.

Rencana untuk mengalokasikan 100 juta euro (USD112 juta dolar) atau Rp2 Triliun guna pengadaan amunisi tersebut muncul setelah Helsinki dan negara-negara tetangganya di kawasan itu menarik diri dari sebuah perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang melarang penggunaan senjata tersebut.

Di tengah meningkatnya tuduhan bahwa Moskow melancarkan perang hibrida terhadap pihak-pihak yang mendukung Ukraina—serta kemungkinan merencanakan provokasi militer—Finlandia memutuskan untuk keluar dari Konvensi Ottawa tahun lalu.

Melansir Al Jazeera, Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia—yang juga merupakan sekutu terkuat Ukraina—turut menarik diri dari perjanjian tersebut dengan alasan adanya potensi ancaman dari Moskow. Kolonel Riku Mikkonen dari Komando Angkatan Darat mengatakan kepada kantor berita nasional Finlandia, STT, bahwa pihak berwenang saat ini sedang mengumpulkan informasi dari para pemasok terkait kesepakatan tersebut.

Helsinki menginginkan produsen dalam negeri untuk memasok ranjau-ranjau tersebut, dengan kontrak yang ditandatangani paling lambat akhir tahun 2027 dan produksi yang sudah berjalan pada tahun 2028.

“Akan sangat bermanfaat dalam banyak hal jika perusahaan-perusahaan Finlandia memproduksi ranjau anti-personel tersebut di Finlandia,” ujar Mikkonen. Ia menyampaikan kepada STT bahwa terdapat sekitar enam perusahaan Finlandia yang memenuhi kualifikasi.

“Namun, pada tahap ini, opsi untuk membeli ranjau dari luar negeri belum sepenuhnya dikesampingkan,” tambahnya.

Pada tahun 2012, Finlandia bergabung dengan Konvensi Ottawa, sebuah perjanjian kemanusiaan yang bertujuan untuk menghapus ranjau darat anti-personel serta memusnahkan lebih dari satu juta ranjau jenis tersebut.

Akan tetapi, pada April 2025, Finlandia mengumumkan penarikan diri dari konvensi tersebut dengan alasan memburuknya situasi keamanan, dan sejak Januari, negara itu tidak lagi terikat oleh perjanjian tersebut.Perdana Menteri Petteri Orpo menyebut Rusia—yang berbatasan langsung dengan sisi timur Finlandia—sebagai ancaman jangka panjang.

Finlandia memiliki perbatasan sepanjang kurang lebih 1.340 kilometer dengan Rusia. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada tahun 2022, Finlandia telah memperkuat pertahanannya dan melaporkan adanya upaya pengiriman migran dari arah timur.

Pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Elina Valtonen mendesak Uni Eropa untuk menghentikan penerbitan visa turis bagi warga Rusia sampai perang berakhir. “Selama Rusia terus melancarkan invasi, warga negara Rusia sebaiknya tidak diberikan visa turis,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa adalah hal yang “tidak pantas” bagi warga Rusia untuk menikmati kebebasan di Eropa “sementara negara mereka mengebom rumah-rumah penduduk Ukraina”.

Valtonen mencatat bahwa negara-negara Schengen telah menerbitkan hampir setengah juta visa turis untuk warga Rusia pada tahun 2025. Finlandia telah melarang pemberian visa semacam itu sejak 2022, dan ia berpendapat bahwa negara-negara lain dalam blok tersebut seharusnya melakukan langkah serupa.