Suku-suku Terkemuka di Gaza Tolak Bantu Israel soal Distribusi Bantuan

Suku-suku terkemuka di Gaza mengatakan pada Rabu (13/3/2024) bahwa mereka menolak kerja sama apa pun dengan Israel mengenai distribusi bantuan.

Keputusan tersebut diambil setelah pemberitaan di media Israel menyatakan rencana Israel membagi wilayah di Gaza menjadi wilayah yang diperintah suku-suku, yang akan memikul tanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan di sana.

Menurut media lokal, suku-suku tersebut berbicara atas nama keluarga-keluarga di Gaza, yang mengatakan mereka bersedia bekerja sama dalam pendistribusian bantuan dengan syarat dilakukan bekerja sama dengan dinas keamanan dan pejabat pemerintah di Gaza.

Menurut sumber yang berbicara kepada Al Jazeera Arab, pejabat dari Badan Pengungsi dan Pekerjaan PBB (Unrwa) dan pejabat polisi di Gaza akan bertemu pada Sabtu untuk menyepakati pengiriman bantuan.

Berbicara kepada Shehab News, ketua Komisi Tertinggi Urusan Keluarga, Abu Salman al-Mughni, mengatakan, Posisi mereka adalah satu dan konstan, dan tidak akan berubah.

Semua suku, dan saya berbicara atas nama mereka semua, tidak bisa menerima menjadi alternatif bagi pemerintah. Kami tidak bisa menggantikan orang-orang yang kami pilih untuk mewakili kami, papar dia.

Suku-suku tersebut tidak dapat memerintah dan tidak memenuhi syarat dalam hal ini, mereka hanya mendamaikan hubungan dan mendukung pemerintah dalam menjalankan tugasnya, tegas dia.

Al-Mughni mengatakan, Meskipun beberapa orang telah bekerja sama dengan Israel, mereka bukan dari suku kami dan bukan milik rakyat Palestina atau Gaza.

Hamas menanggapi pernyataan tersebut, memuji apa yang digambarkannya sebagai posisi yang bertanggung jawab dari suku-suku tersebut dalam menghadapi rencana jahat pendudukan Israel.

Keputusan keluarga-keluarga tersebut membuktikan persatuan dan kohesi masyarakat Palestina, serta dukungan mereka terhadap perlawanan dan persatuan nasional, tegas pernyataan Hamas.

Membagi Gaza

Laporan oleh saluran berita Israel Kan pada Januari menyatakan Israel berencana membagi Gaza menjadi wilayah dan sub distrik, dengan masing-masing klan mengendalikan satu distrik dan akan bertanggung jawab untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan.

Laporan tersebut menambahkan klan tersebut akan dikenal oleh tentara dan dinas keamanan umum Israel, yang akan mengatur kehidupan sipil di Gaza untuk sementara waktu. Namun, laporan tersebut tidak merinci berapa lama jangka waktu tersebut akan berlangsung.

Sejak dimulainya perang pada 7 Oktober, pemerintah Israel menyatakan tidak akan mengizinkan Otoritas Palestina atau Hamas mengelola Jalur Gaza setelah perang berakhir.

Sejak Februari, pasukan Israel telah membunuh lebih dari 400 warga Palestina saat mereka menunggu pengiriman bantuan, dan 11 pencari bantuan tewas pada Selasa di Kota Gaza, menurut kantor media pemerintah di Gaza pekan ini.

Pembunuhan tersebut adalah yang terbaru dalam serangkaian serangan terhadap warga sipil selama upaya pengiriman bantuan, bahkan ketika Amerika Serikat (AS) mendorong lebih banyak bantuan kemanusiaan ke daerah kantong tersebut.

Sebanyak 118 warga Palestina tewas dan ratusan lainnya terluka pekan lalu ketika pasukan Israel menembaki orang-orang yang berkumpul untuk menerima bantuan di Jalan al-Rasheed di Kota Gaza.