Sekutu Putin Kritik Mobilisasi Wajib Militer: Kebijakan Berlebihan!

Presiden Rusia Vladimir Putin telah mengumumkan mobilisasi parsial untuk menjalani wajib militer. Meski begitu, dua anggota parlemen paling senior Rusia mengeluhkan terkait keputusan Putin tersebut.

Selain itu, mereka juga meminta pejabat daerah untuk menangani situasi dan segera mengatasi kebijakan "berlebihan" yang telah memicu kemarahan publik.

Langkah Presiden Vladimir Putin untuk memerintahkan mobilisasi militer pertama sejak Perang Dunia Kedua memicu protes di seluruh Rusia. Terlihat, tak sedikit pria usia militer melarikan diri ke luar Rusia, menyebabkan tailback di perbatasan dan penerbangan terjual habis.

Berbagai laporan juga telah mendokumentasikan bagaimana orang-orang tanpa pengalaman bertugas di kemiliteran dipanggil untuk menjalani wajib militer. Ini bertentangan dengan pernyataan Menteri Pertahanan Sergei Shoigu yang menjamin bahwa hanya mereka dengan keahlian militer atau pengalaman bertempur yang akan dipanggil.

Situasi tersebut mendorong pro-Kremlin untuk mengungkapkan keprihatinan mereka secara terbuka.

Dua anggota parlemen teratas Rusia, yang merupakan sekutu dekat Putin, secara eksplisit menyampaikan kemarahan publik atas cara mobilisasi berlangsung.

Valentina Matviyenko, ketua majelis tinggi Rusia, Dewan Federasi, mengatakan dia mengetahui laporan tentang pria yang seharusnya tidak memenuhi syarat untuk dipanggil wajib militer.

"Tindakan berlebihan seperti itu benar-benar tidak dapat diterima. Dan, saya menganggap itu benar bahwa mereka memicu reaksi tajam di masyarakat," katanya dalam sebuah posting di aplikasi perpesanan Telegram, dikutip dari Reuters , Senin (26/9).

Ia juga menyampaikan pesan langsung kepada gubernur regional Rusia terkait pemanggilan wajib militer tersebut.

"Pastikan pelaksanaan mobilisasi parsial dilakukan secara lengkap dan mutlak sesuai dengan kriteria yang digariskan. Tanpa satu pun kesalahan," tulisnya.

Vyacheslav Volodin, juru bicara Duma Negara, majelis rendah Rusia, juga menyatakan keprihatinannya di pos terpisah.

"Aduan sedang diterima," katanya.

"Jika kesalahan dibuat, perlu untuk memperbaikinya. Pihak berwenang di setiap tingkat harus memahami tanggung jawab mereka," tambahnya.

Para pejabat mengatakan 300.000 lebih orang Rusia akan dipanggil untuk bertugas dalam kampanye mobilisasi. Kremlin telah dua kali membantah bahwa mereka benar-benar berencana untuk menyusun lebih dari satu juta, menyusul dua laporan terpisah di media independen Rusia.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan lebih dari 2.000 orang telah ditahan dalam demonstrasi menentang mobilisasi di puluhan kota sejauh minggu ini, dengan lebih banyak protes telah tercatat pada hari Minggu di Timur Jauh Rusia dan Siberia.