Oposisi Desak Boris Johnson dan Rishi Sunak Mundur

REPUBLIKA.CO.ID, LONDON -- Oposisi pemerintah Inggris mendesak Perdana Menteri Boris Johnson dan Menteri Keuangan Rishi Sunak mengundurkan diri. Usai keduanya mendapat hukuman denda karena melanggar peraturan pembatasan sosial Covid-19.

Ketua Partai Buruh yang merupakan oposisi utama, Keir Stramer mengatakan keduanya harus mundur karena mengelabui parlemen. "Boris Johnson dan Rishi Sunak telah melanggar hukum dan berulang kali berbohong pada rakyat Inggris, mereka harus mengundurkan diri," kata Starmer, Selasa (12/4).

Partai Demokrat Liberal mendorong parlemen untuk segera menggelar sidang sebelum liburan Paskah. Kemudian menggelar pemungutan suara mosi tidak percaya pada Johnson.

Namun nasib perdana menteri akan ditentukan anggota parlemen dari Partai Konservatif yang ia pimpin. Sebanyak 54 dari 360 anggota yang duduk di parlemen dapat meminta mosi tidak percaya.

Pada awal tahun ini sejumlah Anggota Parlemen dari Partai Konservatif memintanya turun karena rendahnya kepercayaan publik atas skandal yang dikenal sebagai "partygate". Boris Johnson dan anggota pemerintahnya melanggar karantina nasional yang mereka berlakukan.

Namun Johnson berhasil mengelak dari kecaman setelah Rusia menginvasi Ukraina. Ia tiba-tiba mengambil peran besar dalam upaya negara-negara Barat mengecam serangan tersebut. Sementara Sunak menghadapi tekanan karena mengaku pada parlemen tidak pernah menghadiri pesta mana pun.