Rusia Bikin UU Berita Hoaks Penangkal Media Barat dan Blokir Facebook
Presiden Rusia Vladimir Putin telah menandatangani fake news law atau undang-undang (UU) berita hoaks untuk melawan pemberitaan media barat yang dinilai kerap bertentangan dengan pandangan pemerintah Rusia.
Jika berlaku, undang-undang ini dapat memenjarakan siapa pun yang kedapatan sengaja menyebarkan berita yang dianggap palsu atau hoaks. Facebook juga akan diblokir karena telah mengecualikan kantor berita negara Rusia.
Facebook akan diblokir karena membatasi saluran berita yang didukung negara dan juga memblokir situs web BBC, Deutsche Welle (DW), dan Voice of America untuk berita palsu terkait perang di Ukraina. Twitter juga akan diblokir, tulis pemberitaan di Rusia, seperti dikutip Reuters , Sabtu (5/3).
Undang-undang baru dirancang oleh majelis tinggi parlemen Rusia dan ditandatangani menjadi undang-undang oleh Putin. UU ini memberi Rusia kekuatan yang lebih kuat untuk menindak, dengan menjadikannya pelanggaran pidana untuk menyebarkan informasi palsu, dengan hukuman penjara.
"Jika pemalsuan (berita hoaks) menyebabkan konsekuensi serius, maka ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun," tulis pernyataan majelis rendah parlemen Rusia, yang dikenal dengan nama Duma.
Kepala urusan global Meta, induk dari Facebook, Nick Clegg, mengatakan perusahaan akan terus melakukan segala kemungkinan untuk memulihkan layanannya di Rusia.
Segera jutaan orang Rusia biasa akan menemukan diri mereka terputus dari informasi yang dapat dipercaya, kehilangan cara sehari-hari mereka untuk berhubungan dengan keluarga dan teman-teman dan dibungkam dari berbicara, katanya, dalam sebuah pernyataan yang diposting di Twitter.
Sementara itu BBC menyatakan akan menangguhkan sementara pekerjaannya di Rusia. Sama halnya dengan CNN, CBS News, Canadian Broadcasting Company (CBC) dan Bloomberg News juga telah menghentikan siaran dan laporannya dari Rusia sembari menilai situasi yang ada.
Direktur Jenderal BBC Tim Davie mengatakan undang-undang baru itu tampaknya mengkriminalisasi proses jurnalisme independen.
"Kami tidak memiliki pilihan lain selain menangguhkan sementara pekerjaan semua jurnalis BBC News dan staf pendukung mereka di Rusia sementara kami menilai implikasi penuh dari perkembangan yang tidak diinginkan ini," katanya dalam sebuah pernyataan.
Dia menambahkan bahwa BBC News Service dalam bahasa Rusia akan terus beroperasi dari luar Rusia. Jonathan Munro, direktur sementara BBC News, mengatakan perusahaan itu tidak menarik wartawan dari Moskow tetapi menilai dampak dari undang-undang baru tersebut.
Untuk menghindari sensor Rusia, BBC telah menayangkan empat jam berita sehari dalam bahasa Inggris di radio gelombang pendek di Ukraina dan sebagian Rusia. Teknologi yang sama seperti yang digunakan pada masa Perang Dingin.
Sedangkan CBC mengatakan untuk sementara menangguhkan pelaporan dari lapangan di Rusia sehingga dapat mencari kejelasan tentang undang-undang baru.
Penyiar berita televisi AS ABC News mengatakan akan menghentikan sementara siaran dari Rusia karena menilai situasi. The Washington Post, Dow Jones dan Reuters mengatakan mereka sedang mengevaluasi undang-undang media baru dan situasinya.
"Prioritas utama kami adalah keselamatan karyawan kami dan meliput kisah penting ini secara adil dan lengkap," kata juru bicara Dow Jones Steve Severinghaus. "Berada di Moskow, bebas berbicara dengan pejabat dan menangkap suasana, adalah kunci misi itu."
Kementerian Luar Negeri Rusia mengatakan bahwa media Barat menawarkan pandangan parsial - dan seringkali anti-Rusia - tentang dunia. Namun di saat yang sama gagal meminta pertanggungjawaban para pemimpin mereka sendiri atas korupsi atau perang asing yang menghancurkan seperti di Irak.
Para pemimpin Barat termasuk Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan mantan Presiden AS Barack Obama telah lama menyuarakan keprihatinan tentang dominasi media pemerintah di Rusia dan mengatakan Putin telah merenggut kebebasan yang dimenangkan ketika Uni Soviet runtuh.
