Biden Prihatin Dengan Pergerakan China di Taiwan

REPUBLIKA.CO.ID,DELAWARE -- Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan ia tidak mengkhawatirkan Taiwan tapi prihatin dengan tindakan Cina di kawasan. Terutama sejak kunjungan ketua House of Representative Nancy Pelosi ke Taiwan pekan lalu.

"Saya prihatin dengan banyaknya pergerakan yang mereka lakukan sekarang," kata Biden sebelum berangkat ke lokasi bencana banjir di Kentucky, Senin (8/8/2022).

Sebelumnya dilaporkan militer Cina melanjutkan latihan di laut dan udara sekitar Taiwan. Pengumuman ini disampaikan satu hari setelah latihan terbesar di sekitar pulau itu dijadwalkan berakhir.

Latihan yang dimulai pekan lalu itu digelar sebagai protes atas kunjungan Pelosi. Komando Teater Timur Cina mengatakan akan menggelar latihan gabungan yang fokus pada operasi anti-kapal selam dan serangan laut.

Pengumuman ini mengkonfirmasi kekhawatiran pengamat keamanan dan diplomat bahwa Beijing akan melanjutkan tekanannya pada pertahanan Taiwan. Kunjungan Pelosi membuat Cina yang mengklaim Taiwan bagian dari wilayahnya geram.

Beijing merespon kunjungan tersebut dengan meluncurkan rudal balistik di Taiwan untuk pertama kalinya. Cina juga memutuskan sejumlah saluran dialog dengan Washington.

Durasi dan lokasi latihan militer Cina yang terbaru belum diketahui. Tapi Taiwan sudah melonggarkan pembatasan penerbangan di sekitar tempat Cina menggelar latihan sebelumnya.

Sebelum latihan terbaru diumumkan, Presiden Taiwan Tsai Ing-wen bertemu dengan Perdana Menteri St. Vincent Ralph Gonsalves yang sedang berkunjung. Tsai mengatakan ia terharu dengan tekad Gonsalves untuk berkunjung meski Taiwan sedang menghadapi tekanan militer Cina.

"Beberapa hari terakhir Perdana Menteri Gonsalves mengungkapkan latihan militer Cina tidak akan mencegahnya mengunjungi temannya di Taiwan. Pernyataan ini sangat menyentuh kami," kata Tsai saat menyambut Gonsalves di Taipei.

Tidak diketahui apakah Tsai mengundang Gonsalves sebelum atau sesudah kunjungan Pelosi. "Kami tidak ingin mengungkapkan rencana internal dan komunikasi antara pemerintah," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan.