Keputusan Bahlil Pangkas Ekspor Gas ke Singapura 31 BBTUD Dinilai Tepat

JAKARTA – Keputusan pemerintah Indonesia memangkas sebagian ekspor gas bumi ke Singapura dinilai sebagai bentuk keberpihakan terhadap kepentingan nasional dengan memprioritaskan kebutuhan energi dalam negeri dibandingkan kepentingan perdagangan internasional.

Keputusan mengurangi pasokan gas ke Singapura merupakan langkah tepat untuk menjaga kedaulatan energi nasional. Menurutnya, pemerintah patut diapresiasi karena berani mengambil kebijakan yang mengutamakan kebutuhan domestik.

"Respons pemerintah dengan memotong sebagian ekspor gas ke Singapura merupakan langkah yang tepat dan tidak melanggar ketentuan hukum maupun kontrak yang berlaku. Pemerintah justru pantas diapresiasi karena berani menunjukkan sikap tegas di hadapan negara lain demi kebutuhan dan kepentingan dalam negeri," ujar Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion Dedi Kurnia Syah, Sabtu (31/10/2026).

Dedi mengatakan, kebijakan tersebut tidak sekadar menyangkut aktivitas perdagangan energi, tetapi juga menunjukkan keberanian negara dalam menentukan prioritas pengelolaan sumber daya alam.

Dia turut menyoroti peran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia yang dinilainya sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam memperkuat kedaulatan energi nasional.

"Bahlil menunjukkan sikap yang jelas, yakni mendahulukan kedaulatan negara dibandingkan kepentingan bisnis atau investasi semata. Saya melihat Bahlil sebagai satu-satunya menteri saat ini yang paling memahami apa yang diinginkan Presiden dalam konteks keberpihakan terhadap kepentingan nasional," katanya.

Menurut Dedi, ketegasan pemerintah dalam mengelola sumber daya energi diperlukan agar Indonesia mampu memperjuangkan kepentingannya dalam hubungan internasional. Terlebih, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah sehingga kebutuhan domestik harus menjadi prioritas.

"Gerakan semacam ini diperlukan agar dunia melihat bahwa Indonesia memiliki nyali dan layak diperhitungkan. Kita tidak boleh selalu menempatkan kepentingan perdagangan di atas kedaulatan negara," tegasnya.

Dia menambahkan, kebijakan tersebut juga dapat menjadi pesan bagi negara-negara mitra bahwa Indonesia memiliki prinsip dalam menjalankan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan energi.

"Dalam situasi seperti sekarang, bukan tidak mungkin dunia global mulai berpikir berkali-kali jika hendak mengambil langkah yang berpotensi merugikan Indonesia. Prabowo dan Bahlil bisa menjadi simbol keberanian baru Indonesia," ungkapnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia mengurangi pasokan gas bumi melalui pipa ke Singapura sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026. Pengurangan pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam negeri, termasuk kebutuhan pembangkit listrik dan sektor industri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa pengurangan ekspor tersebut masih berada dalam batas toleransi kontrak yang berlaku. Pemerintah juga memastikan kebutuhan gas domestik menjadi prioritas sebelum pasokan dialokasikan untuk ekspor.

Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya gas bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.