Suahasil Laporkan Ketahanan APBN ke Prabowo, Belanja Q4 Bakal Tembus Rp1.300 Triliun

Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau APBN 2026 serta kondisi perekonomian makro nasional dalam pertemuannya bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/10/2026). Di tengah volatilitas pasar global, APBN dipastikan tetap bekerja sebagai peredam kejutan (shock absorber) sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi domestik hingga akhir tahun.

Suahasil menyampaikan, bahwa gejolak ekonomi di negara-negara maju, seperti laju inflasi Amerika Serikat yang masih tinggi serta dinamika di Eropa, terus dicermati pengaruhnya terhadap perekonomian dalam negeri. Baca Juga: Jelang Akhir Tahun, Anggaran Perjalanan Dinas Kementerian Dipangkas 30

"Jadi, satu aspek dari kondisi ekonomi makro yang kita sampaikan adalah bagaimana APBN terus bekerja melihat kondisi di dunia global, impact-nya kepada perekonomian domestik, dan bagaimana penanganan pelaksanaan APBN untuk sisa tahun 2026 ini," ujar Suahasil usai bertemu Presiden Prabowo, Senin (19/10/2026).

Menkeu juga menegaskan bahwa indikator makro dan tingkat konsumsi masyarakat Indonesia masih menunjukkan daya tahan yang sangat baik (resilient). Untuk memastikan penyerapan anggaran tepat sasaran hingga penutupan tahun anggaran 2026 (kuartal IV), Kementerian Keuangan terus melakukan penelaahan serta efisiensi belanja secara berkala.

"Namun, kalau kita mengatakan efisiensi anggaran, itu bukan berarti bahwa menyetop anggaran karena untuk Q4 ini APBN akan belanja Rp1.300 triliun lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun 2025, yaitu Rp1.200 triliun," jelas Suahasil.

Baca Juga: Kemenkeu Pastikan APBN Tetap Sehat, Program Pemerintah Tetap Berlanjut

Realisasi belanja APBN pada kuartal IV yang melampaui Rp1.300 triliun tersebut dialokasikan untuk menopang layanan publik, memperkuat konsumsi masyarakat, serta menyalurkan bantuan sosial dan bantuan pangan bagi kelompok rentan.

"Jadi belanja APBN akan terus lebih tinggi dibandingkan Q4 tahun lalu dan ini akan mendorong kegiatan ekonomi di masyarakat, termasuk layanan publik pemerintah dan juga perlindungan sosial, bantuan pangan sudah mulai bergulir untuk Q4 dan ini akan mendorong kegiatan konsumsi dan pendorong apa namanya kegiatan government expenditure di di perekonomian kita," tambahnya.

Dengan demikian, Kementerian Keuangan menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna menjaga stabilitas sektor keuangan nasional secara berkelanjutan.