Pertamina Patra Niaga Dorong Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan di Sumbar

Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia dinilai belum menyentuh akar masalah sosial-ekonomi di lapangan. Untuk memutus siklus bencana ekologis ini, perlu penguatan pencegahan struktural, kepastian tata kelola lahan, serta kolaborasi lintas sektor.

Isu ini mengemuka dalam diskusi Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) bertajuk “Kolaborasi Pemerintah dan Pelaku Usaha Tangani Karhutla” di Gedung C Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Kamis (1/10/2026). Diskusi ini menghadirkan 5 pembicara yaitu Soewarso (Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia/APHI), Petrus Gunarso (Pakar Kehutanan), Hendratmojo Bagus Hudoro (Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan), Mukti Sardjono (Direktur Eksekutif GAPKI), dan Sadino (Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia). Baca juga:Edukasi Sejak Dini, Pemerintah akan Masukkan Pencegahan Karhutla ke Kurikulum Mulok

Ketua Umum APHI, Soewarso menegaskan karhutla merupakan dampak dari persoalan mendasar di tingkat tapak. "Karhutla ini adalah akibat, bukan penyebab utama. Akar masalah sesungguhnya ada pada aspek sosial-ekonomi, seperti penggunaan api untuk pembukaan lahan yang dianggap paling murah, cepat, serta tradisi pembersihan hama. Selain itu, banyak lahan berstatus open access atau dikuasai tanpa kepastian tata ruang sehingga pemicu kebakaran sulit terkontrol," katanya.

Untuk meningkatkan kewaspadaan akan ancaman bahaya karhutla di areal anggota APHI, Soewarso telah mengeluarkan surat edaran (SE) ditujukan kepada para anggota dan telah mengundang para pakar kebakaran melakukan sosialisasi, diskusi pencegahan, dan penanggulangan karhutla.

Pakar Kehutanan, Petrus Gunarso, memperkuat argumen tersebut melalui analisis data spasial berbasis Sipongi, tutupan sawit, dan peta kawasan hutan. Dari presentasinya, menurut Petrus, 84 titik panas (hotspot) berada di luar area perkebunan sawit yang terkelola (lahan non-managed/open access), seperti hutan konversi (15), hutan lindung (10), dan area terbuka lainnya. Selanjutnya, 16 titik panas terdeteksi di area perkebunan terkelola secara formal.Ia membandingkan kondisi ini dengan Sarawak, Malaysia. Di Sarawak minim bencana kebakaran besar karena kejelasan hak milik dan penyelesaian pembagian tata ruang yang tegas.

Eskalasi Titik Panas dan Langkah PemerintahData Sistem Informasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Sipongi) Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 28.692 titik panas sepanjang periode 1–30 September 2026. Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan, Hendratmojo Bagus Hudoro memaparkan lima provinsi dengan sebaran titik panas tertinggi yaitu Kalimantan Tengah (10.896 titik), Kalimantan Barat (3.969 titik), Sumatera Selatan (3.506 titik), Papua Selatan (1.396 titik), dan Kalimantan Selatan (1.073 titik).

Bagus mengingatkan titik panas merupakan indikator suhu tinggi yang tetap memerlukan verifikasi faktual (ground check). “Titik panas (hotspot) adalah indikator suhu tinggi yang perlu diverifikasi faktual di lapangan (ground check), belum tentu seluruhnya merupakan kejadian kebakaran. Namun, kewaspadaan penuh tetap dilakukan mengingat komoditas perkebunan secara agronomi berada di lahan kering dan berisiko saat memasuki fase adaptasi kemarau,” ujarnya.

Saat ini, kebijakan penanggulangan karhutla dilakukan oleh pemerintah dengan mengacu pada UU No 39/2014, Inpres No 3/2020, dan Permentan No 6/2025 dengan ancaman sanksi pidana penjara hingga 10 tahun dan denda maksimal Rp10 miliar bagi pelanggar.

Upaya mitigasi dilakukan Kementan dengan membangun 251 hektare demplot Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB), membentuk Kelompok Tani Peduli Api di enam provinsi zona merah, serta mewajibkan lebih dari 2.000 pemegang izin usaha perkebunan memenuhi standar sarana penanggulangan karhutla.Pakar Hukum Universitas Al Azhar Indonesia, Sadino, menyoroti ketimpangan penegakan hukum akibat penerapan skema strict liability (tanggung jawab mutlak) yang disamaratakan tanpa memperhitungkan faktor geografis atau intervensi pihak luar. Gugatan perdata bernilai triliunan rupiah sering kali mempailitkan korporasi karena tidak adanya pembagian standar kerugian lingkungan yang terpisah antara kawasan hutan alam, hutan tanaman industri, dan Area Penggunaan Lain (APL).

“Dalam aspek pidana memang denda Rp10 miliar dan penjara maksimal 10 tahun. Tapi banyak gugatan hukum perdata menuntut ganti rugi hingga triliunan rupiah dengan perhitungan matematis yang disamaratakan antara lahan perkebunan APL dan virgin forest. Akibatnya, putusan pengadilan kerap tidak dapat dieksekusi atau justru mempailitkan perusahaan yang memiliki aset jauh di bawah nilai gugatan,” tegasnya. Baca juga: Karhutla di 6 Provinsi Turun, BNPB Catat Sisa Lahan Terbakar 96,07 Hektare

Dari sisi pelaku usaha, Direktur Eksekutif GAPKI, Mukti Sardjono, mengonfirmasi seluruh anggota GAPKI (751 perusahaan) telah memenuhi kualifikasi sarana prasarana penanggulangan bencana dan mengantisipasi pemicu karhutla di lapangan. GAPKI dan anggotanya juga berkolaborasi dengan Kemenhut, Kementerian Lingkungan Hidup, APHI serta pemerintah daerah dalam penanggulangan karhutla.

“Hingga saat ini, belum ada laporan mengenai masuknya titik api yang membakar area konsesi milik anggota GAPKI. Kami perketat pengawasan internal melalui imbauan tertulis berkala dan melakukan kerja sama operasional dengan Kemenhut serta APHI di lapangan. Api tidak mengenal batasan administratif, sehingga pencegahan berbasis desa sekitar konsesi menjadi fokus utama kami,” jelasnya.