Suahasil Minta Pelaku Usaha Patuh, Restitusi Tetap Diberikan Jika Jadi Hak Wajib Pajak

JAKARTA — Menteri Keuangan Suahasil Nazara meminta pelaku ekonomi memanfaatkan fasilitas restitusi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia menegaskan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan menjalankan manajemen restitusi secara akuntabel sekaligus memastikan hak wajib pajak tetap terpenuhi.

“Kita minta kepatuhan dari seluruh pelaku ekonomi supaya betul-betul menggunakan restitusi itu sesuai dengan aturan yang ada,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Dirinya pun telah menginstruksikan Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto untuk mengawal tata kelola penanganan restitusi sekaligus memperkuat strategi komunikasi publik terkait manajemen restitusi yang diterapkan Kementerian Keuangan.

"Kalau merupakan hak dari pelaku usaha pasti akan diberikan dan ini saya sudah sampaikan kepada Dirjen Pajak supaya dilakukan penanganan manajemen restitusi, termasuk komunikasi atas manajemen restitusi yang kita jalankan," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Suahasil memaparkan realisasi kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Agustus 2026 yang mencatat pertumbuhan positif di berbagai sektor.

Pendapatan negara tumbuh 25,4 persen, ditopang oleh penerimaan pajak yang tumbuh 24,1 persen.

Penerimaan kepabeanan dan cukai berbalik positif menjadi Rp210,2 triliun atau tumbuh 7,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencatat pertumbuhan 41,7 persen, yang antara lain didorong oleh faktor pendapatan tidak berulang (one-off factor).

Belanja negara tumbuh 17,1 persen. Sementara itu, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp912,4 triliun atau tumbuh 33 persen dibandingkan posisi akhir Agustus tahun lalu sebesar Rp686,0 triliun.

Pertumbuhan tersebut menunjukkan pelaksanaan proyek dan aktivitas pemerintah di lapangan berjalan lebih cepat dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi dan tepat sasaran.

Keseimbangan primer tetap terjaga positif sebesar Rp154,0 triliun. Sementara itu, posisi defisit APBN tercatat Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Realisasi pembiayaan mencapai Rp473,5 triliun atau 68,7 persen dari target APBN. Posisi tersebut masih berada dalam jalur (on track) menuju proyeksi defisit akhir tahun yang diperkirakan sekitar 2,85 persen dari PDB.