6 Fakta Tukang Becak Masuk Desil 9, BPS Buka Suara hingga Anggaran Rp7 Triliun

JAKARTA - Perubahan desil membuat sekelompok masyarakat tidak lagi mendapatkan perlindungan sosial berupa bantuan sosial (bansos) dari negara. Hal ini membuat sekelompok masyarakat ini seperti tukang becak hingga lansia harus gigit jari.

Padahal, sebelumnya mereka mendapatkan bansos, tapi karena ada perubahan desil, kini mereka tidak mendapatkan bansos. Contohnya seperti Timbul, tukang becak yang menjadi perhatian publik setelah posisi desil pada DTSEN berubah dari desil 1 menjadi desil 9. 

Kendati demikian, pemerintah turun tangan untuk memperbaiki data desil ini yang menjadi salah satu acuan dalam penyaluran bansos berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Kementerian Sosial (Kemensos) merilis data kesejahteraan masyarakat menjadi 10 kelompok yang disebut desil. Desil 1 merupakan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sementara itu, desil 10 menunjukkan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Kelompok yang berhak dan menjadi prioritas utama penerima bansos reguler dari pemerintah adalah rumah tangga yang berada pada desil 1 sampai desil 4.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta polemik data desil, Jakarta, Senin (31/8/2026).

1. Tukang Becak Jadi Desil 9

Timbul, 49 tahun seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta mengalami perubahan desil yang membuatnya tidak mendapatkan bansos.

Desil miliknya melonjak dari 1 ke 9. Bahkan, kata dia, desilnya lebih tinggi dari lurah di lingkungannya yang masuk kategori 8.

Padahal dirinya tinggal di rumah yang dimiliki oleh tujuh keluarga dan mendapat penghasilan tak menentu: Dari nol rupiah hingga sampai Rp300.000 dalam sehari.

Timbul khawatir peningkatan desil itu akan membuat dirinya tak mampu membiayai kuliah anaknya di Universitas Negeri Yogyakarta.

"Anak sambat (mengeluh) mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak menangis karena sudah telanjur daftar," kata Timbul.

Selain itu, dia juga was-was peningkatan desil itu akan menghilangkan bantuan sosial yang dia terima selama ini, seperti beras, minyak goreng, dan uang tunai.

Kini, Timbul telah meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus pemutakhiran data di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

2. BPS Langsung Lakukan Pengecekan

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pengecekan dan pemutakhiran terhadap data Timbul, tukang becak yang menjadi perhatian publik setelah posisi desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) berubah dari desil 1 menjadi desil 9. 

BPS Provinsi Yogyakarta dan BPS Kabupaten Kulon Progo merespons cepat dengan melakukan pengecekan data ke tempat tinggal Timbul di Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, BPS menemukan bahwa informasi mengenai kondisi Timbul yang sebelumnya tercatat dalam DTSEN belum mencerminkan kondisi terkini. Timbul juga diketahui belum pernah melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal yang tersedia.

3. Pemutakhiran Data, Timbul Jadi Desil 3

Menindaklanjuti temuan tersebut, BPS Provinsi Yogyakarta bersama BPS Kabupaten Kulon Progo mendampingi Timbul melakukan pemutakhiran data secara mandiri melalui kanal Cek DTSEN. Informasi terbaru tersebut selanjutnya digunakan dalam proses pemutakhiran DTSEN.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menjelaskan bahwa DTSEN perlu terus dimutakhirkan. Peran aktif masyarakat dalam melakukan pemutakhiran secara mandiri akan meningkatkan akurasi DTSEN dari waktu ke waktu.

Amalia juga menyampaikan bahwa pemutakhiran data Timbul dilakukan untuk mendukung kebutuhan pendaftaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) bagi anaknya.

Bagi pendaftar KIP-K, tersedia mekanisme pemutakhiran data yang memungkinkan hasil pembaruan desil diketahui dalam waktu sekitar dua minggu. Berdasarkan hasil pemutakhiran tersebut, posisi desil DTSEN Timbul saat ini telah berubah sesuai dengan kondisi terkini, yaitu desil 3.

”Kasus Bapak Timbul merupakan bagian dari mekanisme pemutakhiran data untuk mendukung kebutuhan pengajuan KIP-K bagi anaknya. Mekanisme ini memungkinkan hasil pemutakhiran desil dapat diketahui dalam waktu sekitar dua minggu, berbeda dengan pemutakhiran desil secara umum yang mengikuti siklus pemutakhiran DTSEN. Setelah data Bapak Timbul diperbarui dan diproses sesuai mekanisme yang berlaku, posisinya saat ini berada pada desil 3,” jelas Amalia melalui keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (29/8/2026).

4. BPS Tepis DTSEN Tak Valid

Sementara, BPS membantah anggapan bahwa DTSEN tidak valid menyusul penyesuaian ulang klasifikasi desil kesejahteraan masyarakat baru-baru ini. 

BPS menegaskan bahwa pergeseran status pada kelompok desil termasuk di desil 9 dan 10 merupakan konsekuensi logis dari pemutakhiran berkala atas data sosial ekonomi yang bersifat dinamis agar tetap selaras dengan kondisi riil di lapangan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menepis tudingan adanya masalah validitas dalam basis data DTSEN di tengah polemik ketidaksesuaian tingkat ekonomi warga dengan pengelompokan desil.

Amalia menjelaskan soal penyesuaian kembali kategori desil merupakan hasil dari proses verifikasi faktual yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat bersama petugas sensus.

"Enggak, bukan begitu, bukan datanya tidak valid. Semua data itu dinamis, sehingga masyarakat dan pemerintah perlu berkolaborasi bersama untuk melakukan pemutakhiran, dan sensus (ekonomi) menjadi salah satu upaya kita untuk memutakhirkan kondisi masyarakat dan usaha terkini," ujar Amalia saat ditemui di kompleks Widya Chandra, Jakarta, Jumat (28/8/2026).

Polemik klasifikasi desil dalam DTSEN sebelumnya mencuat setelah ditemukan sejumlah ketidakcocokan antara profil kesejahteraan riil masyarakat dengan penetapan status desil, khususnya pada kelompok desil 9 dan 10 yang merepresentasikan strata ekonomi teratas. Penataan ulang data tersebut dilakukan diklaim untuk memastikan profil penerima manfaat kebijakan pemerintah tidak mengalami distorsi di lapangan.

Proses pendampingan langsung oleh jajaran BPS kepada warga diklaim mampu mengoreksi ketidaksesuaian data administratif sehingga menghasilkan potret sosial ekonomi yang akurat. 

Amalia menggarisbawahi bahwa keterbukaan masyarakat dalam memperbarui informasi menjadi kunci utama dalam menjaga keandalan basis data tunggal nasional.

"Data itu dinamis, dan setelah kami lakukan pemutakhiran dengan pendampingan BPS serta kerja sama masyarakat yang kooperatif, terbukti datanya sesuai dengan fakta di lapangan. Kuncinya pemutakhiran data itu sangat penting supaya selalu mencerminkan kondisi terkini masyarakat," jelas Amalia.

5. Kemenkeu soal Anggaran BPS Rp7 Triliun

Di sisi lain, Kementerian Keuangan mengklarifikasi pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa soal anggaran BPS Rp7 triliun. Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu menegaskan bahwa angka mendekati Rp7 triliun merupakan pagu anggaran total untuk mendukung seluruh program kerja BPS, dan bukan alokasi khusus bagi DTSEN atau sensus ekonomi semata.

Penjelasan tersebut disebarkan Kemenkeu merespons maraknya respons publik mengenai besaran anggaran perbaikan data kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat yang telah dikatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya.

"Anggaran sebesar hampir Rp7 triliun merupakan total alokasi anggaran operasional dan program Badan Pusat Statistik (BPS) secara keseluruhan dan bukan anggaran yang semata-mata dikhususkan untuk DTSEN maupun Sensus Ekonomi," tulis Biro KLI Kemenkeu dalam keterangan tertulisnya dikutip Kamis (27/8/2026).

Klarifikasi dari Kemenkeu ini berakar dari penyataan Purbaya usai menanggapi sorotan masyarakat terkait ketidaksesuaian klasifikasi desil. seperti adanya pedagang kecil yang terdata di desil 9 dan 10.

Purbaya menyampaikan bahwa pemerintah terus mendukung penguatan kualitas DTSEN melalui pemenuhan anggaran permohonan BPS.

"Makanya sedang diperbaiki itu DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak ke BPS tahun ini ya," ujar Purbaya.

Merespons pertanyaan awak media mengenai besaran dana yang dikucurkan serta wacana pembatasan BBM subsidi Pertalite bagi desil 9 dan 10, Purbaya menjelaskan konteks pemutakhiran data dan skema penerapannya di lapangan.

"Jadi DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp7 triliun, Rp7 triliun lebih sedikit ya, Dengan macam-macam ya, Cukup banyak termasuk BPS. Jadi mereka minta waktu awal-awal tahun, penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN nya bagus,” ungkap Purbaya.

6. Penjelasan soal Desil

Desil adalah sebuah metode untuk membagi distribusi data ke dalam 10 kelompok yang sama besar.

BPS menggunakan desil untuk mengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan atau karakteristik sosial ekonomi. Artinya, keluarga dalam satu kategori desil tidak selalu memiliki pendapatan, pengeluaran, maupun kondisi sosial ekonomi yang sama.

Pemeringkatan desil mempertimbangkan karakteristik sosial ekonomi, seperti kondisi perumahan, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya dan konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, serta disabilitas.

Desil dibagi menjadi 10 kelompok yang masing-masing mencakup sekitar 10 keluarga, yaitu:

Desil 1: Kelompok 10 keluarga dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau miskin ekstrem
Desil 2: Kelompok keluarga kategori miskin
Desil 3: Kelompok keluarga kategori hampir miskin
Desil 4: Kelompok keluarga kategori rentan miskin
Desil 5: Kelompok keluarga kategori ekonomi menengah ke bawah
Desil 6-10: Kelompok keluarga dengan tingkat kesejahteraan menengah, menengah atas, sejahtera, sangat sejahtera, dan paling sejahtera

Pengelompokan desil itu kemudian digunakan sebagai salah satu informasi penting dalam DTSEN. Per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 mencakup 290,1 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.

DTSEN lalu menjadi rujukan bersama pemerintah dalam mendukung berbagai program, seperti bantuan sosial dan subsidi.