Prabowo Pidato Nota Keuangan RAPBN 2027, Pendapatan Kelas Menengah dan Lapangan Kerja Disorot

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan Pidato Kenegaraan dan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung Nusantara, kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia menyarankan agar arah kebijakan RAPBN 2027 memprioritaskan penyelamatan kelas menengah yang saat ini terus mengalami penurunan kelas. 

Penurunan daya beli kelompok masyarakat kelas menengah dinilai menjadi salah satu persoalan krusial yang belum teratasi dengan optimal hingga kini. Intervensi kebijakan belanja negara yang lebih taktis dan tepat sasaran dipandang mendesak untuk mengungkit kembali roda perekonomian nasional secarabmerata.

"Terutama mengatasi permasalahan ekonomi yang belum bisa diatasi sekarang adalah kelas menengah yang mengalami penurunan, jadi bagaimana belanja APBN ini diarahkan pada penciptaan lapangan pekerjaan, dan pada sektor-sektor yang bisa atau berkaitan dengan income dan pekerjaan kelas menengah," ujar Direktur Eksekutif CORE Indonesia, M Faisal, dalam keterangannya, dikutip Jumat (14/8/2026).

Selain alokasi penyelamatan kelas menengah, Faisal menekankan bahwa RAPBN 2027 juga harus menyeimbangkan ketahanan fiskal dalam negeri dengan menjaga defisit anggaran tetap di bawah ambang batas 3 persen. 

Langkah kehati-hatian ini dinilai sangat beralasan mengingat postur utang Indonesia yang sudah tergolong besar, yang sebagian merupakan akumulasi pembiayaan darurat selama masa pandemi Covid-19 lalu. 

Imbasnya, beban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang kini melonjak signifikan, sehingga memaksa pemerintah untuk mengelola anggaran secaravjauh lebih inovatif dan efisien.

Faisal mewanti-wanti pentingnya menghindari kebocoran serta memangkas pos belanja negara yang tidak mendesak atau rentan mengalami bias manfaat kepada kelompok tertentu ketimbang masyarakat kelas bawah.

Sebagai langkah stimulan, pemerintah juga disarankan untuk merancang skema pemberian insentif yang lebih ramah bagi dunia usaha di sektor-sektor strategis. Pilihan instrumen non-belanja langsung dipandang jauh lebih efektif agar tidak memberikan beban tambahan pada pos pengeluaran anggaran negara secara langsung.

"Jadi utamakan untuk non-direct spending incentives ya pada sektor-sektor ini, baik dalam bentuk potongan pajak, potongan tarif impor, maupun juga subsidi," jelas Faisal.

Dari sisi penerimaan negara, Faisal mengingatkan agar pemerintah jeli memilah sektor potensial dan menghindari pengenaan beban pajak berlebih pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Di tengah dinamika pasar saat ini, sektor UMKM justru membutuhkan berbagai kelonggaran insentif agar dapat terus bertahan dan berkembang. 

Optimalisasi pendapatan negara disarankan membidik korporasi skala besar yang saat ini tengah membukukan pertumbuhan laba signifikan, seperti korporasi yang mengalami keuntungan tidak terduga (windfall profit) akibat lonjakan harga komoditas global.

Selain komoditas, potensi penguatan pundi-pundi kas negara juga dapat diakselerasi melalui pemetaan bisnis modern yang tengah berkembang pesat. Pemerintah perlu mengoptimalkan kontribusi pajak dari pelaku usaha raksasa yang meraup margin keuntungan besar dari ceruk pasar domestik.

"Dan juga sektor-sektor lain, usaha besar yang pada saat sekarang mungkin yang terkait dengan bisnis digital atau teknologi digital yang banyak mendapatkan keuntungan dari market atau multinasional," tutur Faisal.