Rupiah Jeblok ke Rekor Terendah, Ekonomi RI dalam Bahaya?

Kondisi ekonomi Indonesia menjadi sorotan media asing yang menyebutkan kombinasi gaya politik terpusat, ambisi belanja besar-besaran, dan tekanan geopolitik global berisiko menyeret ekonomi ke zona bahaya. Ketika perang di Timur Tengah bikin harga minyak mentah dunia meroket, Indonesia yang berstatus sebagai negara importir minyak mentah menghadapi dilema, pertahankan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak) atau amankan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)?.

Proyek Megah di Tengah Seretnya Pendapatan Negara

Dua program populis andalan pemerintahan Prabowo menjadi sorotan, lantaran memakan anggaran fantastis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk mengatasi stunting pada anak sekolah, dan pembangunan 80.000 Koperasi Desa Merah Putih demi memutus rantai tengkulak yang merugikan petani, diperkirakan menelan biaya setidaknya mencapai USD18 miliar atau setara Rp314 triliun (dengan kurs Rp17.484 per USD) pada tahun ini.

Baca Juga: Defisit Rp240,1 Triliun, Purbaya Sebut APBN Tumbuh Ekspansif hingga Maret 2026Angka tersebut diyakini setara dengan 10 dari total pendapatan yang dianggarkan. Ironisnya ketika pengeluaran melonjak, pendapatan pajak justru dilaporkan turun 3 pada tahun 2025 akibat anjloknya harga komoditas ekspor andalan seperti batu bara, nikel, dan kelapa sawit.

Angin segar sedikit berhembus memasuki akhir kuartal I, dimana penerimaan pajak mencapai Rp394,8 triliun dengan pertumbuhan 20,7 yoy, sementara pendapatan negara menembus Rp574,9 triliun.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tren positif ini merupakan buah dari efektivitas strategi fiskal yang dijalankan pemerintah dalam menggerakkan roda ekonomi. "Jadi strategi kita ini mulai berhasil, harusnya dampak ekonominya lebih bagus," ujar Purbaya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (6/4/2026).

Belanja Pemerintah Pusat menjadi motor utama penggerak dengan realisasi Rp610,3 triliun, melonjak hingga 47,7. Rinciannya, belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp281,2 triliun (+43,4), belanja Non-K/L naik signifikan menjadi Rp329,1 triliun (+51,5) dan Transfer ke Daerah (TKD) tercatat stabil di angka Rp204,8 triliun, meski ada kontraksi tipis 1,1.

Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026Laju belanja yang lebih cepat dibandingkan pendapatan menyebabkan defisit APBN melebar ke angka Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93 terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Baca Juga: Dirjen Pajak Beberkan Tantangan Kejar Target Penerimaan di 2026

"Dengan demikian, defisit APBN mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen terhadap PDB. Jadi ketika ada defisit Bapak-Bapak Ibu-Ibu jangan kaget, memang anggaran kita didesain defisit," ungkap Purbaya.

Beban berat keuangan Indonesia kerap dibalut oleh optimisme, meski pelemahan harga untuk ekspor seperti batubara, nikel, dan minyak sawit telah mengurangi penerimaan pajak, yang turun sebesar 3 pada 2025. Hal itu tidak menghentikan untuk membiayai program populis dengan memangkas pengeluaran lain dan membiarkan defisit tumbuh.

Ancaman Downgrade Utang dan Ledakan Defisit

Defisit fiskal tahun lalu, sebesar 2,9 dari PDB menjadi terbesar yang pernah terjadi di Indonesia, selain selama masa pandemi. Hal ini menempatkannya sangat dekat dengan batas 3 yang diberlakukan sejak 2003, dalam upaya untuk menegakkan keseimbangan fiskal.

Sementara itu Lembaga pemeringkat utang internasional, S&P memperingatkan potensi penurunan peringkat (downgrade) utang Indonesia untuk pertama kalinya sejak krisis finansial 1998. Pasalnya, biaya pembayaran bunga utang kini telah menyedot 16 dari total pendapatan negara—melewati batas aman 15.

Rasio utang terhadap PDB diklaim masih cukup rendah, meski pembayaran utang menyerap porsi yang semakin besar dari pendapatan. Tahun lalu, 16 dari pendapatan digunakan untuk bunga, naik dari 9 sepuluh tahun lalu, menurut S&P. Lembaga ini mengatakan bahwa kenaikan yang berkelanjutan di atas 15 bisa menurunkan peringkat.

Lebih mengkhawatirkan lagi perang di Iran memperburuk tekanan. Meskipun Indonesia merupakan eksportir energi bersih, namun negara ini merupakan importir bersih minyak mentah.

Jika harga minyak dunia tertahan di angka rata-rata USD97 per barel akibat konflik Iran, defisit anggaran Indonesia bisa membengkak hingga 3,5 dari PDB. Angka ini melampaui batasan yang ditetapkan dalam undang-undang fiskal sebesar 3 yang diterapkan sejak 2003.Pemerintah mensubsidi bahan bakar dan listrik, sebuah langkah yang diperkirakan akan menelan biaya USD12 miliar tahun ini (atau hampir 7 dari pendapatan yang dianggarkan) sebelum harga minyak melonjak. Pendapatan akan meningkat sedikit, berkat harga batu bara dan nikel yang lebih tinggi.

Ditambah Pemerintah berencana mengenakan pajak windfall atas ekspor. Namun harga minyak dan gas telah naik jauh lebih tinggi, sehingga setiap peningkatan pendapatan akan tertutupi oleh tagihan subsidi yang membengkak. Kementerian Keuangan memperkirakan mungkin dibutuhkan tambahan untuk subsidi mencapai USD5,7 miliar.

Pada awal tahun, defisit APBN Kuartal I 2026 yang menyentuh Rp240,1 triliun atau sekitar 34 dari target tahunan sebagai bentuk strategi front-loading yang agresif. Defisit yang mencapai 34 dalam tiga bulan pertama, melebihi rata-rata ideal 25 per kuartal, dilihat sebagai langkah taktis Kemenkeu untuk mengamankan likuiditas.

Menkeu Purbaya mengungkapkan setiap kenaikan harga minyak mentah dunia sebesar 1 dolar AS per barel menambah defisit APBN sekitar Rp6 triliun. Meski demikian, pemerintah memastikan postur fiskal 2026 tetap terjaga di bawah batas aman.

"Yang jelas, setiap 1 dolar per barel naik itu sekitar Rp6 triliun tambahan defisitnya. Tapi ini sudah kita hitung semua, bahkan dengan asumsi rata-rata 100 dolar per barel, defisit tetap kita kunci di bawah 3, sekitar 2,9, jadi tidak masalah," ujar Purbaya saat ditemui di Wisma Danantara, Rabu (1/4/2026).

Defisit diklaim masih dalam batas aman, namun Guru Besar Universitas Airlangga, Rahma Gafmi menilai realisasi ini perlu disikapi dengan kewaspadaan tinggi guna menghindari risiko hard landing pada kuartal berikutnya.

"Pengumuman ini berfungsi sebagai alarm kebijakan, agar kementerian/lembaga mulai mengerem belanja yang tidak produktif dan fokus menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global," tulis Rahma dalam analisisnya.Presiden menegaskan menegaskan pemerintah bekerja keras agar defisit APBN)tidak melebar melebihi 3 sebagaimana batas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Kecuali ada keadaan darurat yang sangat besar seperti covid, batas defisit dipastikan belum akan berubah.

Efisiensi dilakukan demi penghematan, dimana program makanan bergizi gratis dipangkas dari enam hari seminggu menjadi lima, menghemat sekitar USD1,1 miliar. Meski tidak menaikkan harga BBM bersubsidi, namun ada himbauan agar pembelian bensin bersubsidi dibatasi hingga 50 liter per kendaraan per hari.

Secara teori, upaya penghematan biaya ini akan menghemat USD7,4 miliar tahun ini, melalui langkah-langkah seperti membuat birokrat bekerja dari rumah dan mengurangi perjalanan resmi. Namun hal serupa pernah dilakukan tahun lalu, namun gagal menghentikan pelebaran defisit.

Pemerintah dihadapkan pada dilema besar harus memotong subsidi bahan bakar atau mengurangi program pengeluarannya atau menghapus batas defisit 3. Subsidi bahan bakar terakhir kali dipangkas setelah harga minyak melonjak akibat invasi Rusia ke Ukraina pada 2022 hingga memicu protes besar.

Bagi seorang populis yang berkampanye dengan janji untuk mengekang elit yang serakah dan memastikan rakyat mendapatkan manfaat lebih dari sumber daya Indonesia, kenaikan harga bensin bukanlah pilihan yang menarik.

Setelah hampir 20 tahun terakhir, Sri Mulyani Indrawati telah menanamkan disiplin fiskal selama menjabat menteri keuangan untuk semua presiden selama tiga masa jabatan, termasuk Prabowo. Namun pada bulan September, Presiden memecatnya dan menggantikannya dengan Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya bersikeras semuanya baik-baik saja. “Jika harga minyak naik menjadi USD100 per barel (rata-rata selama 2026), defisit dapat ditekan (hingga) sekitar 2,3 dari PDB melalui pemotongan pengeluaran dan peningkatan pendapatan,” katanya. “Jadi kita aman. Saya bilang kepada presiden, 'Jangan khawatir tentang perkembangan ekonomi global, tentang harga minyak global'.”

Bagi masyarakat umum, ketidakstabilan makroekonomi ini bukan sekadar angka di atas kertas. Jika pemerintah terpaksa memangkas subsidi BBM demi menghindari jebakan defisit, harga barang pokok di pasar dipastikan akan meroket. Sejarah Indonesia mencatat bahwa inflasi tinggi dan tekanan ekonomi sering kali menjadi sumbu pendek bagi gejolak sosial di akar rumput.

Menambal defisit APBN tanpa menyentuh subsidi BBM, membuat pemerintah harus mencari kantong pendapatan baru atau memotong urat boros birokrasi, tanpa memicu gejolak sosial di masyarakat.

Ambruknya Rupiah dan Pasar Modal

Munculnya kekhawatiran terhadap ketahanan ekonomi nasional kembali muncul ketika melihat kejatuhan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah sepanjang April hingga Mei 2026. IHSG sempat terkoreksi cukup dalam, sementara rupiah bergerak di kisaran Rp17.000 per dolar AS yang menjadi level terburuknya sejak krisis.

Pelemahan kurs rupiah terjadi di tengah tekanan global dan meningkatnya ketidakpastian arus modal internasional. Analis Ekonomi Politik dan Co-Founder FINE Institute, Kusfiardi dalam opininya di SINDOnews menerangkan, volatilitas IHSG dan rupiah seharusnya dibaca sebagai refleksi dari struktur ekonomi nasional.

Menurutnya ekonomi masih menghadapi persoalan mendasar, yakni persoalan ketergantungan pada arus modal jangka pendek, lemahnya basis industri bernilai tambah tinggi, serta dangkalnya pasar keuangan domestik. Tetapi membaca kerentanan struktural tidak berarti menegasikan seluruh capaian ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif terjaga dibanding banyak negara berkembang lain.

Karena itu, pelemahan IHSG dan Rupiah saat ini sebaiknya dibaca bukan sebagai pertanda kiamat ekonomi, melainkan sebagai pengingat bahwa agenda transformasi struktural Indonesia belum selesai.