DPR Panggil Direksi Timah, Bahas Evaluasi Kinerja hingga Kasus Korupsi yang Seret Harvey Moeis

JAKARTA, iNews.id - Komisi VI DPR RI memanggil direksi PT Timah untuk membahas evaluasi kinerja korporasi sepanjang 2023. Selain itu, mereka juga membahas kasus dugaan korupsi yang ramai menyangkut suami Sandra Dewi, Harvey Moeis.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung mengatakan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini Komisi VI DPR RI ia ingin mendengar paparan perseroan terkait kegiatan usaha, strategi dan program kerja dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Selain itu, DPR juga ingin mengetahui sejauh mana TINS menyelesaikan proyek-proyek sesuai target waktu yang sudah ditentukan

"Terkait dengan hal tersebut Komisi VI DPR RI sebagai mitra dari PT Timah Tbk tentu mendukung perseroan untuk melakukan terobosan agar menjadi perusahaan yang memberikan dividen besar kepada negara," ucap Martin saat membuka RDP Komisi VI DPR RI bersama PT Timah Tbk di Senayan, Jakarta, Selasa (2/4/2024).

Namun di sisi lain, kata Martin, Komisi VI juga mendapatkan informasi terkait berbagai permasalahan dugaan penyimpangan serius dalam tata niaga timah yang saat ini sedang ditangani oleh aparat penegak hukum.

"Masalah tersebut tentu menjadi sorotan masyarakat terkait dengan nilainya yang disebut-sebut sangat besar dan diduga melibatkan berbagai pihak," kata Martin.

Klik halaman selanjutnya untuk membaca>>>

Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam juga telah meminta Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut izin dan menghentikan perusahaan yang terafiliasi dengan para tersangka korupsi timah di Bangka Belitung yakni Harvey Moeis dan Helena Lim.

Mufti juga menyebutkan nama seorang mafia besar yang ada balik kasus ini yaitu Robert Bonosusatya.

"Maka kami minta pada kesempatan hari ini, semua usaha yang teria afiliasi ke Harvey Moeis, yang kami lihat juga beliau pengusaha tambang, baik batu bara, nikel dan sebagainya, juga Helena Lim, juga kemudian RBT, yang ini kita tahu dan mungkin Pak Menteri juga kenal, dan dia adalah seorang mafia tambang besar di negara kita, semua kami minta semua tambang yang terkait dengan mereka untuk dicabut atau setidaknya dihentikan sampai urusan ini benar-benar tuntas," tutur Mufti dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi VI DPR RI bersama Menteri Bahlil dan jajarannya di Senayan, Jakarta, Senin (1/4/2024).

Sebagaimana ramai diberitakan, kasus dugaan korupsi dalam tata niaga komoditas itu ditaksir menimbulkan kerugian lingkungan hingga Rp271 triliun.