Ini Sanksi jika Tak Lapor SPT Tahunan, Ada Denda hingga Pidana
JAKARTA, iNews.id - Batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) tahunan pajak bagi wajib pajak orang pribadi akan berakhir besok, Minggu (31/3/2024). Sementara, batas waktu untuk wajib pajak badan usaha pada 30 April 2024.
Adapun, bagi wajib pajak yang tidak melaporkan SPT tahunan akan dikenakan sanksi berupa denda maupun pidana. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).
Sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai waktu yang ditentukan terdapat pada Pasal 3 UU KUP. Berikut isi lengkap Pasal 3 Ayat (3) UU KUP:
- Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 hari setelah akhir masa pajak
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi, paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak
- Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan PPh wajib pajak badan, paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak
Terkait besaran denda jika tidak melaporkan SPT Tahunan tertera dalam Pasal 7 ayat (1) UU KUP. Denda yang akan dikenakan kepada wajib pajak orang pribadi sebesar Rp100.000, sementara denda untuk wajib pajak badan sebesar Rp1 juta.
Meski denda bersifat tegas dan berlaku bagi wajib pajak yang tidak menjalankan kewajibannya, dalam Pasal 7 UU KUP juga mengatur ketentuan pengecualian penerapan sanksi pajak. Berikut pihak-pihak yang tidak terkena denda meski belum melaporkan SPT Tahunan pribadi di antaranya:
- Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia
- Wajib pajak orang pribadi yang tak lagi melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas
- Wajib pajak orang pribadi yang berstatus warga negara asing yang sudah tidak tinggal di Indonesia
- Badan usaha yang tidak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia
- Badan usaha asing yang tak lagi melakukan kegiatan usaha di Indonesia, tapi belum dibubarkan sesuai peraturan yang berlaku
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi
- Wajib pajak yang terkena bencana
- Wajib pajak lain yang ditentukan oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK). PMK ini mengacu pada PMK No. 186/PMK.03/2007. Kriteria wajib pajak lain yang ditentukan PMK untuk mendapat pengecualian denda pasal 7 KUP ini antara lain: terkena kerusuhan massal, terkena musibah kebakaran, terkena musibah ledakan bom atau serangan terorisme, mengalami perang antar suku, dan mengalami kegagalan sistem komputer administrasi penerimaan negara atau perpajakan.
Selain denda, wajib pajak juga harus mengetahui sanksi pidana jika terdapat ketentuan yang dilanggar sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Sanksi tersebut diatur dalam Pasal 39 UU KUP, di mana setiap orang dengan sengaja tidak menyampaikan SPT, atau menyampaikan SPT tetapi keterangan dan isinya tidak benar atau tidak lengkap, sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dikenakan sanksi pidana. Sanksi pidana paling singkat selama 6 bulan dan paling lama 6 tahun.
