Bangun Jalan Kerja Logistik hingga Hunian ASN, Kementerian PUPR Butuh Rp12,7 Triliun

JAKARTA - Kementerian PUPR menyampaikan, kebutuhan anggaran dalam proses percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam hal ini Kementerian PUPR sudah mengirim surat kepada Kementerian Keuangan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, adapun dana yang dibutuhkan adalah sebesar Rp12,7 triliun.

Dana itu akan digunakan untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan serta pembangunan hunian Aparatur Sipil Negara (ASN) TNI-Polri.

Kami telah mengirim surat kepada Menteri Keuangan perihal usulan kebutuhan anggaran percepatan pembangunan IKN pada tahun 2023 sebesar Rp12,7 triliun. Untuk pembangunan jalan kerja logistik dan akses jalan serta pembangunan hunian bagi ASN TNI-Polri, katanya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi V DPR, Senin, 29 November 2022.

Lebih lanjut, ia merinci setelah adanya market sounding yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 22 Agustus silam, banyak investor yang berminat untuk masuk ke IKN.

Maka dari itu, Kementerian PUPR diminta mempercepat pembangunan IKN, tidak hanya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A, namun juga di 1B dan 1C.

Untuk wilayah 1B dan 1C, fokus pembangunan yaitu untuk land development dan jalan askes, sambungnya.

Kemudian, ia juga menambahkan bahwa dana Rp12,7 triliun itu sudah termasuk dengan perumahan ASN-Polri senilai Rp9,4 triliun.

Sisanya untuk land development dan jalan. Kami akan fokuskan ke situ terlebih dahulu, dan ini akan kami mulai di Januari, ungkapnya.

Ia menambahkan, bahwa pembangunan land development itu menjadi skala prioritas.

Karena menurutnya, saat triwulan ke-2 Presiden Jokowi akan mengajak para investor untuk datang ke IKN dan menawarkan pembangunan di IKN.