Covid-19 Melandai, Ekonomi RI Dihadapkan Beragam Tantangan hingga Berpotensi Krisis

JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan.

Hal ini karena kenaikan inflasi, biaya bunga dan pengetatan moneter dunia pun harus direspons dengan disiplin fiskal yang tepat. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat(20/5/2022).

Dia menjelaskan Perppu No 1 Tahun 2020 atau UU No 2 Tahun 2020 telah memberikan landasan yang tepat dan kredibel dengan mengamanatkan defisit fiskal menjadi maksimal 3% dari PDB di tahun 2023.

Upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023 disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dari sisi pendapatan, perbaikan belanja (spending better) dan mendorong pembiayaan produktif dan inovatif.

APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi.

"Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal. Selaras dengan hal tersebut, maka tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Berdasarkan tema kebijakan fiskal tahun 2023 tersebut, strategi yang ditempuh pemerintah adalah memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.