Upaya Antisipasi Wabah PMK Lambat

JAKARTA - Anggota DPR RI menilai pemerintah khususnya kementerian teknis lambat mengantisipasi masuknya penyakit mulut kuku (PMK) di Indonesia. Padahal, PMK merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di seluruh dunia. Semestinya langkah mitigasi sudah dilakukan jauh-jauh hari.

Anggota Komisi IV DPR RI, Johan Rosihan, mendesak pemerintah agar cepat tanggap mengatasi sekaligus menekan penyebaran PMK di Indonesia. Ini untuk menanggapi temuan 1.649 sapi ternak yang terpapar penyakit mulut kuku (PMK) di Jawa Timur dan Aceh.

"Pemerintah gagal melakukan deteksi dini PMK, padahal ini merupakan penyakit hewan menular yang paling ditakuti di dunia karena kerugian ekonomi dan sosial yang ditimbulkan sangat besar," tutur Johan dikutip dari laman resmi DPR RI, di Jakarta, Kamis (12/5).

Demi menjaga keamanan pangan nasional terutama jelang momen Idul Adha, dia mendorong pemerintah melalui kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan isolasi sentra peternakan setingkat kabupaten dan kota yang telah menjadi suspect PMK.

Tidak hanya itu, dia meminta isolasi diperluas pada daerah yang berisiko tinggi seperti daerah yang berbatasan dengan negara yang belum bebas PMK, serta daerah pelabuhan di berbagai wilayah yang menerima pasokan ternak.

Dia mengatakan jika PMK ini tidak ditangani dengan tepat, akan menjadi ancaman. Dirinya menerangkan wabah ini dikenal sebagai airbone desease, yang mana PMK akan meningkatkan risiko abortus dadakan di antara ternak-ternak produktif, sehingga pertumbuhan populasi ternak Indonesia berpotensi turun drastis.

"Kasus PMK yang ditemukan di Jawa Timur dan Aceh mestinya mampu meningkatkan kewaspadaan dini secara nasional dan harus tingkatkan monitoring di seluruh daerah demi menjaga keamanan pangan nasional. Kami mengingatkan bahwa wabah PMK ini bisa terjadi lebih cepat dari yang kita duga. Situasi ini akan memukul usaha peternakan rakyat sehingga upaya pengamanan maksimal terhadap usaha peternakan rakyat harus segera diprioritaskan," tegas Johan.

Anggota Komisi IV lainnya, Darori Wonodipuro, khawatir jika penanganan wabah lambat, akan menyebar ke berbagai daerah di Indonesia. "Sebagai penanggung jawab program, Kementan tahu dari mana data asal-usul kena (wabah PMK) yang mana penularannya. Itu bisa diusut ujungnya, apakah sapi ini kena karena impor atau ada wabah yang dibawa ternak lain, kita tunggu saja," tanggap Darori.

Usai masa reses, kata dia, Komisi IV akan membahas wabah PMK dengan Kementan pada rapat yang akan diselenggarakan pada 17 Mei 2022. Dirinya berharap pemerintah telah siap dengan solusi untuk menangani PMK di Indonesia.

Sehingga, jelasnya, wabah PMK tidak menyebar luas ke berbagai daerah di Indonesia. Tidak hanya itu, solusi-solusi tersebut bisa menekan kerugian masyarakat Indonesia, khususnya para peternak hingga konsumen.

Dapat dikendalikan

Dalam kesempatan terpisah, Pengajar Analisis Risiko Pemasukan Hewan dan Produk Hewan Sekolah Kedokteran Hewan dan Biomedis IPB University, Denny W Lukman, mengatakan PMK bisa dikendalikan secara terukur dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia.

Denny mengapresiasi upaya Kementerian Pertanian (Kementan) bergerak cepat mengendalikan PMK. Salah satunya dengan mengeluarkan surat edaran dan permintaan bagi setiap kepala daerah untuk mengatur lalu lintas ternak dan melaksanakan tindakan-tindakan pengendalian dan penanggulangan PMK.

"Saya salut Kementan \'gercep\' dalam hal ini (penanganan PMK). Semua prosedur baik yang tertulis maupun teknis sudah dibuat oleh Kementan. Bahkan upaya pembuatan vaksin hewan terus dikebut. Saya kira ini langkah yang bagus sekali dari jajaran Kementan," pungkasnya.