Indonesia dan Republik Kongo Perkuat Kerja Sama Pengelolaan Hutan Tropis, Ini Fokusnya

ANTALYA, iNews.id - Indonesia dan Republik Kongo memperkuat penjajakan kerja sama di sektor kehutanan, mulai dari perdagangan produk kayu lestari hingga pengelolaan gambut dan konservasi mangrove. Kerja sama itu diharapkan membuka peluang ekonomi sekaligus memperkuat perlindungan hutan tropis kedua negara.

Pembahasan ini berlangsung dalam pertemuan bilateral Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dengan Menteri Ekonomi Kehutanan Republik Kongo Rosalie Matondo di Paviliun Indonesia, Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turki, Selasa (10/11/2026).

Rohmat mengatakan, Indonesia dan Republik Kongo memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian hutan tropis dunia. Karena itu, kedua negara perlu menyelaraskan kepentingan lingkungan dengan peluang ekonomi yang berkelanjutan.

“Sebagai penjaga dua bentang hutan tropis terpenting di dunia, Indonesia dan Republik Kongo memikul tanggung jawab global yang khas. Pertemuan ini menjadi kesempatan strategis untuk menyelaraskan visi kita dan menerjemahkan tanggung jawab lingkungan bersama menjadi peluang ekonomi yang nyata, berkelanjutan, dan saling menguntungkan,” ujar Rohmat dalam keterangannya dikutip, Kamis (12/11/2026).

Salah satu pembahasan utama dalam pertemuan tersebut yakni penguatan Broader Market Recognition Coalition (BMRC). Koalisi negara produsen kayu tropis ini dibentuk pada 2023 oleh Indonesia, Republik Kongo, Kamerun, Ghana, Guyana, dan Liberia.

Melalui koalisi tersebut, negara-negara anggota mendorong pengakuan internasional yang lebih luas terhadap sistem pengelolaan hutan lestari yang diterapkan masing-masing negara. Upaya ini juga diharapkan dapat mengurangi hambatan nontarif di pasar internasional sehingga produk kayu lestari yang telah terverifikasi memperoleh akses pasar yang setara.

Selain akses pasar, Indonesia dan Republik Kongo menjajaki kerja sama untuk memperkuat sistem ketertelusuran produk hutan, mulai dari sumber bahan baku hingga sampai ke pasar. Pengalaman Indonesia menerapkan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) ditawarkan sebagai salah satu rujukan teknis bagi Republik Kongo.

Negara tersebut sebelumnya juga telah menyampaikan minat untuk mempelajari penerapan SVLK, termasuk mekanisme penelusuran asal-usul kayu.

“Perdagangan kayu internasional yang kredibel harus ditopang oleh transparansi dan legalitas yang dapat diverifikasi. Melalui kemitraan ini, kami berharap dapat membangun rantai pasok yang akuntabel, memperkuat kepercayaan pasar global, dan menunjukkan komitmen kami memerangi pembalakan liar,” ucapnya.

Kedua negara juga membahas penguatan kerja sama antarlembaga melalui pertukaran informasi dan bantuan teknis. Ruang lingkupnya meliputi berbagi data, metodologi inventarisasi hutan, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, serta praktik tata kelola hutan lestari.

Peluang investasi hijau turut menjadi pembahasan, terutama pada pengembangan rantai nilai berkelanjutan, restorasi ekosistem, dan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

Di bidang pengelolaan gambut, Rohmat mengajak Republik Kongo mempercepat operasionalisasi International Tropical Peatland Center (ITPC). Pusat kerja sama ini diinisiasi Indonesia, Republik Kongo, dan Republik Demokratik Kongo sebagai tindak lanjut Deklarasi Brazzaville yang ditandatangani pada Maret 2018.

Melalui ITPC, kedua negara diharapkan dapat memperkuat riset bersama, menyelaraskan praktik pengelolaan gambut, serta mengembangkan pembiayaan iklim yang inovatif. Upaya tersebut ditujukan untuk menjadikan ITPC sebagai pusat rujukan global dalam konservasi hutan tropis dan penurunan emisi.

Dalam pertemuan itu, Rohmat juga memperkenalkan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) yang baru dibentuk Indonesia. Lembaga tersebut diharapkan menjadi pintu masuk kerja sama konservasi mangrove dengan Republik Kongo, termasuk berbagi keahlian restorasi lahan basah dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

“Indonesia tetap berkomitmen pada kemitraan yang berlandaskan saling menghormati, kepemilikan nasional, dan hasil yang terukur. Mari kita pastikan hutan tropis kita terus menjadi aset lingkungan global sekaligus penggerak kesejahteraan bagi rakyat kita,” katanya.