KPK Periksa Eks Seskab Dipo Alam terkait Kasus Gratifikasi Pajak, Ini yang Didalami

JAKARTA, iNews.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Dipo Alam (DP) sebagai saksi terkait kasus dugaan gratifikasi pajak dengan tersangka Muhammad Haniv (HNV) pada, Rabu (11/11/2026). 

Dipo merupakan eks Sekretaris Kabinet (Seskab) era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dalam pemeriksaan ini, dia diperiksa selaku wiraswasta. 

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengonfirmasi pemeriksaan yang bersangkutan. Menurutnya, selama pemeriksaan ditelusuri perihal jual beli aset dengan Haniv. 

"Salah satu saksi yang diperiksa yaitu saudara DP berkaitan dengan transaksi jual beli aset dengan tersangka HNV," ucap Budi kepada wartawan. 

Dalam pemeriksaan yang dilakukan di Gedung Merah Putih KPK ini, tim penyidik Lembaga Antirasuah juga memeriksa empat pihak swasta, yakni Hartanto Suryad, Winari Antoni, Tri Djoko Wibowo, dan Putri Marizca. 

"Jadi untuk pemeriksaan hari ini termasuk untuk pihak-pihak swasta yang juga didalami berkaitan dengan dugaan pemberian uang yang dilakukan oleh para pihak tersebut atas pengetahuannya kepada saudara HNV," kata dia.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein menjelaskan, Haniv diduga menggunakan pengaruh dan koneksi untuk kepentingan diri dan usaha anaknya. 

Pada tahun 2016 Haniv mengirim email kepada bawahannya yang berisi permintaan agar dicarikan sponsorship fashion show atas nama anaknya (FP).

Permintaan tersebut pun disambut oleh perusahaan-perusahaan itu dengan mengirimkan uang sponsorship langsung ke rekening anak Haniv. Total penerimaan uang itu disebut mencapai Rp700 juta.

"Bahwa total uang yang diterima dari beberapa perusahaan WP Jakarta lebih kurang mencapai Rp400 Juta dan perusahaan di luar WP Jakarta lebih kurang sebesar Rp300 Juta," tuturnya.

Selain itu, Haniv juga diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak dalam bentuk valuta asing melalui perantara BSA pada periode 2014-2022. Haniv disebut menempatkan uang itu dalam instrumen deposito sebesar Rp10 miliar.

Sementara, pada 2013-2018 Haniv juga diduga menerima gratifikasi dalam bentuk valas dari sejumlah pihak atas perusahaan. Uang ini kemudian ditularkan ke beberapa money changer dengan total nilai Rp10 miliar.

"Bahwa total penerimaan gratifikasi oleh HNV yang berasal dari sejumlah perusahaan tersebut, sekurang-kurangnya mencapai Rp20,7 miliar," ucapnya.