Peringatkan Pelaku Manipulasi Saham, OJK: Tolong Berhenti, Jangan Main-Main!

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan peringatan keras kepada pihak-pihak yang melakukan praktik manipulasi di pasar modal. OJK menegaskan bahwa praktik manipulasi harga saham, transaksi terkoordinasi (coordinated trading), hingga perdagangan semu (wash trading) tidak boleh terulang karena dapat merugikan integritas pasar modal dan merusak kepercayaan investor.

Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi menjelaskan bahwa koreksi yang terjadi di pasar saham nasional saat ini merupakan konsekuensi dari proses penataan dan reformasi pasar modal yang tengah berlangsung. Menurut dia, secara fundamental, kondisi perekonomian Indonesia dan kinerja emiten domestik tetap solid di tengah berbagai langkah pembenahan yang terus dilakukan.

Friderica mengatakan, reformasi pasar modal juga mencakup penataan saham-saham dengan tingkat konsentrasi kepemilikan tinggi (high shareholding concentration/HSC) serta pembersihan praktik manipulasi perdagangan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.

"Jadi, harapan kita, ayo semua sadar, bahwa apa yang dilakukan ini sangat costly, sangat merugikan pasar modal kita. 33 juta investor retail itu mempercayai pasar modal kita. Jadi, tolong oknum-oknum itu berhenti deh, jangan main-main," ujar Friderica kepada awak media seusai menghadiri IAI-ISRF ke APAFest di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Lebih lanjut, Friderica menegaskan bahwa agenda pembenahan pasar modal domestik tidak semata-mata didorong oleh masukan dari penyedia indeks global (global index provider), seperti MSCI.

Menurut dia, masukan dari penyedia indeks global justru menjadi dorongan positif bagi Indonesia untuk meningkatkan transparansi dan memperbaiki kualitas pasar modal secara berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut atas rekomendasi tersebut, OJK terus berkoordinasi dengan penyedia indeks global melalui tim Bursa Efek Indonesia (BEI). Langkah ini dilakukan untuk memperkuat infrastruktur pasar modal agar semakin kredibel di mata investor internasional.

Terkait potensi perubahan status pasar modal Indonesia dalam penilaian MSCI, Friderica menyatakan bahwa regulator terus berupaya maksimal agar Indonesia tidak masuk dalam klasifikasi pasar mandiri (stand-alone market).

Sementara itu, ketegasan OJK dalam mengawasi sektor pasar modal juga tercermin dari penindakan terhadap berbagai pelanggaran sepanjang 2026. Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi menjelaskan bahwa OJK telah memproses sejumlah pelanggaran dan menjatuhkan sanksi administratif dalam jumlah signifikan.

Sepanjang Januari hingga Oktober 2026, OJK menjatuhkan sanksi denda sebesar Rp2,23 triliun kepada 169 pihak. Selain itu, OJK juga menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, serta lima perintah tertulis.

"Secara YTD per Oktober 2026, OJK memberikan sanksi administrasi atas kasus PMDK terdiri dari sanksi denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, enam sanksi pencabutan izin, satu sanksi pencabutan tanda terdaftar, dan lima perintah tertulis," jelas Hasan dalam konferensi pers virtual.