Alumni Lemhannas Nilai Kasus Penyadapan Presiden Ancam Stabilitas Nasional: Motif Harus Dibongkar

JAKARTA, iNews.id - Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) menyatakan keprihatinan mendalam atas kasus penyadapan ilegal Presiden Prabowo Subianto yang salah satunya melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Ketua Umum PP IKAL Lemhannas, Prof Purnomo Yusgiantoro menilai, kasus tersebut berpotensi mengancam stabilitas nasional hingga kedaulatan negara.

"Persoalan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan juga kejahatan kekuasaan, serta ancaman terhadap keamanan negara, stabilitas nasional, kewibawaan pejabat negara, dan kedaulatan bangsa serta kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara," kata Purnomo dalam konferensi pers, Selasa (10/11/2026).

Purnomo menambahkan, jika terbukti adanya penyalahgunaan wewenang serta fasilitas negara, maka kasus ini merupakan tindak kejahatan serius terhadap hukum dan amanah jabatan. Dia menegaskan, setiap dugaan tindak pidana harus diperiksa berdasarkan bukti dengan tetap menghormati asas praduga tak bersalah.

IKAL Lemhannas mendesak agar pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh termasuk membongkar motif penyadapan tersebut dan dijalankan secara transparan. Hasil pemeriksaan nantinya diharapkan menjadi dasar penegakan hukum dan perbaikan sistem agar kejadian serupa tidak terulang dikemudian hari.

"IKAL-Lemhannas mendorong untuk membongkar motif dan tujuan di balik praktik penyadapan ilegal tersebut guna memastikan tidak ada kepentingan terselubung yang merugikan keamanan negara," ujarnya.

Dia menegaskan, apabila terdapat anggota IKAL Lemhannas yang terlibat dan dinyatakan melanggar hukum, maka status akan dicabut keanggotaannya.

Di sisi lain, pihaknya juga menyoroti pentingnya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap penggunaan teknologi penyadapan milik negara. Termasuk adanya pembatasan kekuasaan negara dengan memperkuat controlling agar kekuasaan yang diberikan tidak terjadi penyimpangan.

"Penyadapan wajib mengacu pada prosedur hukum, hak asasi manusia, dan kepastian hukum agar tidak disalahgunakan oleh oknum pejabat atau mantan pejabat demi kepentingan pribadi maupun kelompok," tuturnya.

Sebagai informasi, Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto.

Selain Listyo Sigit, Bareskrim juga menetapkan tiga tersangka lainnya yakni Kadivkum Polri Irjen Ahrie Sonta, Irjen Eko Hadi Santoso dan Irjen Slamet Uliandi.

Untuk tiga tersangka yakni Listyo Sigit Prabowo, Eko Hadi Santoso dan Ahrie Sonta kini ditahan di Rutan Mako Brimob. Sedangkan Slamet Uliandi tidak dilakukan penahanan.

Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin mengungkapkan, peristiwa ini berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.

“Para tersangka diduga memerintahkan penyadapan tanpa prosedur seperti diatur dalam tata cara penyadapan Polri di Perkap Nomor 5 Tahun 2010,” ucap Asep. 

Selain terhadap Presiden Prabowo, dugaan penyadapan itu dilakukan terhadap elite partai politik, aktivis hingga media.