Pasokan Minyak Mentah Terganggu, ESDM Tak Lagi Andalkan Lelang Impor BBM

JAKARTA, iNews.id - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengubah mekanisme pengadaan impor BBM yang sebelumnya dilakukan melalui lelang oleh PT Pertamina (Persero). Keputusan ini diambil karena pasokan minyak mentah dunia terganggu akibat konflik geopolitik di Timur Tengah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Dirjen Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman mengatakan, pemerintah saat ini akan mencari langsung negara-negara yang memiliki kelebihan stok minyak untuk didatangkan ke Indonesia. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok BBM nasional di tengah ketidakpastian pasokan.

"Kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatif pesertanya tidak ada," kata Laode dalam Rakor Inflasi bersama Kemendagri di Jakarta, Senin (5/10/2026).

Laode menambahkan, perubahan mekanisme tersebut diperlukan karena pengiriman minyak dari kawasan Timur Tengah saat ini menghadapi ketidakpastian. Pemerintah pun harus mencari sumber pasokan dari negara lain di luar kawasan tersebut agar kebutuhan BBM dalam negeri tetap terpenuhi.

Dia menyebut, penutupan Selat Hormuz akibat konflik telah berdampak terhadap pasokan minyak ke Indonesia. Kondisi tersebut membuat Indonesia kehilangan sekitar 25 persen pasokan minyak nasional.

Padahal, minyak dari kawasan Timur Tengah selama ini cenderung memiliki harga yang lebih murah dibandingkan pasokan dari negara lain. Karena itu, pemerintah harus mencari alternatif sumber minyak meski berpotensi mengeluarkan biaya lebih tinggi.

"Jadi, kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa," tuturnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengumumkan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) dari Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (Lemigas). BLU tersebut akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengadaan impor minyak mentah.

Bahlil menjelaskan mekanisme tersebut memungkinkan pemerintah bergerak lebih cepat ketika terdapat peluang pembelian minyak dari negara lain. Misalnya, ketika Presiden melakukan kunjungan kerja ke suatu negara dan terdapat potensi kerja sama pembelian minyak mentah.

"Tujuannya agar memotong mata rantai daripada proses yang selama ini terjadi. Itu bisa G-to-G, kalau Presiden katakanlah melakukan kerja sama dengan negara lain, terkait dengan crude, itu bisa langsung G-to-G dan ditindaklanjuti lewat G-to-B lewat negara gitu ya," ujar Bahlil saat ditemui di Kompleks DPR RI, Senin (8/6/2026).

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah berharap pengadaan minyak mentah dapat dilakukan lebih fleksibel untuk mengantisipasi gangguan pasokan global sekaligus menjaga ketersediaan BBM di dalam negeri.