Ketua Dewan Etik Partai Golkar Dorong Pembentukan Mahkamah Etik Nasional

Ketua Dewan Etik Partai Golkar Mohammad Hatta mendorong pembentukan Mahkamah Etik Nasional. Tujuannya untuk menyatukan semua lembaga etik negara di semua bidang yang saat ini masih terpisah-pisah. Hal itu disampaikan Hatta saat pelaksanaan Program Road To Campus sekaligus Kuliah Kebangsaan di Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Kamis, 24 September 2026.

Kuliah Kebangsaan tersebut dihadiri Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Muhammad Maksum, Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014 - 2025 Wahidudin Adam, dan Ketua DPP Perkumpulan Pengacara Syariah dan Hukum Indonesia (PPSHI) Ilyas Indra.

Baca juga: Sekjen Golkar Ungkap Besaran Ambang Batas Parlemen yang Moderat: Kira-kira 5 Persen

Dalam pemaparannya yang sekaligus membedah buku Sumbangsih untuk Bangsa Kode Etik Partai, Jalan Panjang Menuju Politik Beretika, Hatta memberikan semangat kepada para generasi muda Indonesia dan mahasiswa UIN Syarif Hidayatulkah Jakarta untuk memahami tentang etika berpolitik serta menyadari bahwa ruang partai politik menjadi pintu aktivitas dan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Hatta menyebut partai politik adalah ruang kaderisasi, rekrutmen politik, seleksi dan penugasan, jabatan publik, kebijakan negara yang kemudian melakukan pengabdian kepada rakyat. "Partai politik berperan sentral pada rekrutmen kader yang akan duduk di berbagai jabatan publik di negara, sehingga kajian tentang etika berpolitik di partai seperti halnya di Partai Golkar sangat menentukan bagi kualitas kader yang akan duduk di berbagai lembaga negara," ujarnya, Sabtu (26/9/2026).

Melalui rekrutmen partai politik, kata dia, bisa dilihat para kader partai bisa menjadi anggota DPR di semua tingkatan di eksekutif baik menteri, pejabat negara lainya atau pimpinan kepala daerah di seluruh Indonesia.

Lihat video: Pidato Bahlil Lahadalia di Puncak Perayaan HUT ke-60 Partai Golkar

Politikus Partai Golkar yang aktif di sepanjang sejarah partai berlambang Pohon Beringin ini memberikan keyakinan kepada para mahasiswa peluang generasi muda aktif di politik dan menjadi bagian dari kaderisasi pemimpin di Indonesia baik di legislatif dan eksekutif peluangnya cukup besar. Saat ini yang duduk menjadi anggota DPR usia di bawah 40 tahun sebanyak 15 untuk periode saat ini 2024 - 2029.

"Dengan potensi bonus demografi saat ini maka peluang para generasi muda untuk menjadi pemimpin sangat besar, maka hal-hal yang harus disiapkan oleh para mahasiswa tetap berfikir kritis, menyiapkan kompetensi yang baik, memiliki etika publik yang berintegritas, memiliki kekuatan kepemimpinan yang bagus untuk mempersiapkan kehidupan publik di masa yang akan datang," katanya.

Penulis Kode Etik Partai dan Ketua Dewan Etik Partai Golkar yang juga akademisi ini, Hatta mengulas kode etik partai politik tidak hanya bertujuan pada kepentingan partai politik tetapi sebagai tangnggung jawab moral partai politik menjaga para kadernya berkarakter, berintegritas dalam melakukan pengabdian kepada negara di berbagai jabatan publik.Kode etik Partai yang memiliki daya hukuman atau sanksi sebenarnya kekuatannya bukan pada kerasnya sanksi yang diberikan kepada kader yang melanggar etik tetapi berada pada konsistensi dan keadilan penerapan penegakan kode etik di partai politik.

"Sehingga apabila semua kader partai menjaga etika berpolitik maka harkat dan martabat bangsa juga terjaga bagi para kader partai yang menjadi pejabat publik," ucapnya.

Dengan terjaganya etika berpolitik bagi para pejabat publik terutama yang bersumber dari partai politik maka legitimasi dan kepercayaan rakyak semakin kokoh. Urutan penerapan etika politik bagi pejabat publik dimulai dari tanggung jawab etik, yang kemudian memiliki integritas jabatan.

"Dengan intergritas yang kuat maka para pejabat publik akan memiliki kepercayaan publik dari masyarakat yang kemudian menjadi sebuah legitimasi dari rakyat," katanya.

Pendidikan etika politik ini sangat penting bagi para mahasiswa, harapanya ketika nanti para mahasiswa dan generasi muda Indonesia ini menjadi pejabat publik, aktif dalam perpolitikan di Indonesia. Ikut kaderisasi partai politik maka kajian, pendidikan etika politik ini bisa menjadi pondasi bagi para mahasiswa ketika suatu saat nanti menjadi pejabat publik dan pemimpin di Indonesia.

Hatta juga menyampaikan keinginan besarnya agar Indonesia akan memiliki sebuah Mahkamah Etik Nasional yang menyatukan semua lembaga etik negara di semua bidang yang saat ini masih terpisah pisah.

"Dengan semangat penegakan etik bagi para pejabat publik dan kader partai politik maka Indonesia akan memiliki kaderisasi kepemimpinan unggul tercipta sumber daya manusia yang kuat, berintegritas dan akan memiliki kekutan kepemimpinan nasional yang SDM nya bisa bersaing di era global, bisa bersaing dengan bangsa lain dan menjadi negara yang maju dan kuat dengan memiliki SDM berkarakter," tegasnya.