Jor-joran Belanja APBN di Awal Tahun demi Dorong Pertumbuhan Ekonomi

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menekankan upaya kebijakan anggaran untuk menstimulus roda ekonomi nasional sejak awal tahun demi memicu perputaran uang di masyarakat. Hal ini untuk memperketat disiplin fiskal agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun,

Perubahan pola penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah mulai digulirkan secara perlahan sejak kuartal keempat tahun 2025. Kebiasaan lama sebuah institusi korporasi yang kerap menghabiskan dana secara masif pada rentang kuartal ketiga dan keempat kini mulai dirombak total.

"Nah, bagi kami di pemerintah, ya di Kementerian Keuangan dengan APBN sebagai alat fiskal yang kami punya, menunda konsumsi itu artinya menunda multiplier effect untuk masuk ke perekonomian. Oleh sebab itu, ya, salah satu strategi fiskal yang kami gunakan adalah merapikan ini, yaitu merapikan agar konsumsi dilakukan tepat waktu melalui program-program strategis nasional," urai Plt. Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kemenkeu Herman Saheruddin dalam forum dialog ekonomi di Jakarta, Selasa (19/5/2026).

Dampak positif dari kebijakan percepatan belanja ini langsung tergambar pada postur APBN kuartal I-2026. Hingga bulan Maret dan data susulan di bulan April, tingkat penyerapan telah melampaui angka 20 persen dari total target tahunan. Artinya, pencapaian tersebut sudah sangat mendekati rasio proporsional kuartal pertama yang idealnya berada di kisaran 25 persen.

Imbas dari realisasi ini turut menopang pencapaian fundamental ekonomi Indonesia yang tumbuh di level 5,61 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh dua motor utama, yakni lonjakan belanja pemerintah yang melesat hingga 21,81 persen dengan pangsa 6,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), serta konsumsi rumah tangga yang tetap menjadi kontributor mayoritas dengan porsi 54,4 persen dan tingkat pertumbuhan mencapai 5,52 persen.

Eksekusi anggaran yang proporsional sejak awal tahun terbukti memberikan stimulus langsung pada pergerakan sektor riil. Kucuran dana untuk berbagai proyek strategis secara otomatis memacu geliat investasi dan daya beli publik secara bersamaan.

"Ya karena, ya dengan melakukan disiplin konsumsi tepat waktu ini di kuartal I ya kita keluarkan more than 20 persen untuk konsumsi secara disiplin, maka kelihatan tumbuhnya tinggi dan ini menciptakan efek multiplier yang baik, baik di sisi konsumsi maupun di sisi investasi," kata Herman.

Menilik laporan dari Badan Pusat Statistik (BPS), efek ganda dari sisi produksi terlihat sangat meyakinkan. Sektor-sektor esensial seperti pertanian, informasi dan komunikasi, hingga akomodasi makan dan minum tercatat mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Bahkan, sektor industri pengolahan dan perdagangan tampil sebagai tulang punggung utama dengan sumbangsih masing-masing mencapai lebih dari 10 persen dari total PDB nasional.

Pola pengelolaan anggaran yang sehat ini pada akhirnya menjadi pakem baru bagi jajaran bendahara negara. Kualitas belanja tidak lagi sekadar dinilai dari seberapa besar dana yang dihabiskan, melainkan seberapa presisi waktu penyalurannya demi menghasilkan dampak ekonomi.

"Jadi ini yang kami sebut di dalam Kementerian Keuangan spending yang berdampak karena government expenditure atau government spending yang bagus itu adalah government spending yang disiplin, berdampak, dan tepat waktu. Itulah yang kami coba jaga dari Kementerian Keuangan," tutur Herman.