lIISM Dorong Transisi Energi Berkeadilan bagi Masyarakat

Indonesian Initiative for Sustainable Mining (IISM) menegaskan pentingnya keadilan sosial dalam agenda transisi energi. Sebab keberhasilan transisi energi di Indonesia tidak hanya ditentukan oleh kesiapan teknologi dan investasi, tetapi juga kemampuan membangun tata kelola yang adil, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Hal itu terungkap dalam forum diseminasi riset bertajuk “Menjembatani Nikel dan Keadilan” yang digelar di Hotel Swiss-Bell Wahid Hasyim, Jakarta Pusat.

Forum ini mempertemukan pemerintah, pelaku industri, perwakilan negara sahabat, serta organisasi masyarakat sipil dalam diskusi terbuka yang berlangsung dinamis.

Selain pemaparan akademik, forum ini menjadi ruang dialog strategis yang mempertemukan beragam perspektif terkait masa depan industri nikel di tengah percepatan transisi energi global.

Baca juga: Kerja Sama RI-Jepang Buka Jalan Transisi Hijau, Ekonom: Momentum Perkuat Ketahanan EnergiDirektur IISM Rezki Syahrir menegaskan dimensi sosial harus terintegrasi dalam transisi energi. “Nikel kini berada di pusat agenda transisi energi global. Namun, kita juga harus menegaskan manfaatnya agar dirasakan secara adil pada semua level hingga di tingkat lokal. Kita tidak boleh membiarkan transisi ini menciptakan ketimpangan baru,” ujarnya, Kamis (16/4/2026).

Sejumlah penanggap dari berbagai sektor turut memberikan perspektif kritis, di antaranya Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga, APNI Djoko Widajatno, dan Social Investment Indonesia Jalal.

Analis Kebijakan Ahli Muda di Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM Juanda Volo Sinaga menekankan riset ini relevan sebagai dasar penguatan kebijakan, khususnya dalam membangun relasi yang lebih seimbang antara industri, masyarakat, dan lingkungan.

Lihat video: MOSCOW MEMANGGIL INDONESIA! Prabowo Bertemu Putin Bahas Energi Dunia

“Kita membutuhkan pendekatan kebijakan yang tidak parsial. Relasi antara industri dan berbagai aspek sosial serta lingkungan harus ditata melalui kerangka governance yang kuat,” ujarnya.

Sementara itu, Jalal mengapresiasi pendekatan riset yang dinilai menghadirkan perspektif baru dalam memahami dinamika wilayah tambang.“Pendekatan metodologis dalam studi ini merupakan terobosan penting. Ini bukan hanya soal data, tetapi juga terkait dengan bagaimana memahami realitas lokal secara lebih utuh. Karena itu, hasilnya perlu terus didiskusikan secara luas,” kata Jalal.

Dari sisi industri, Djoko Widajatno menilai riset ini sebagai langkah penting untuk memperkaya perspektif sektor pertambangan.

“Ini langkah yang berani. Riset ini menunjukkan bahwa kemajuan industri nikel tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Diperlukan peran strategis banyak pihak untuk memastikan keberlanjutan sektor ini,” ujarnya.

Dalam pemaparannya, IISM menjelaskan riset ini tidak hanya berangkat dari pendekatan konvensional, tetapi juga mengembangkan kerangka analisis baru yang lebih kontekstual. Pendekatan yang digunakan merupakan integrasi antara Sustainable Livelihoods Approach (SLA), yang umum digunakan dalam studi pedesaan, dengan kerangka dari ICMM yang melihat relasi antara industri pertambangan dan komunitas.

Dari integrasi tersebut, IISM mengembangkan Developed Livelihood Mining Resilience Framework (DLMRF), yaitu kerangka untuk menganalisis ketahanan masyarakat di wilayah tambang dengan menghubungkan dimensi aset manusia, sosial, ekonomi, infrastruktur fisik, ekologis, kerentanan, dan tata kelola, serta menilai sejauh mana industri pertambangan mendukung penghidupan masyarakat lokal.Diskusi berkembang ke isu-isu strategis seperti transparansi industri, penguatan tata kelola, partisipasi masyarakat, serta pentingnya memastikan distribusi manfaat ekonomi yang lebih adil.

Manajer Program IISM Mokh Sobirin menekankan nilai utama dari kegiatan ini terletak pada kualitas dialog yang terbangun.

“Yang paling penting dari forum ini adalah ruang dialog yang terbuka. Kita melihat bagaimana berbagai perspektif bisa saling bertemu, bahkan berdebat secara konstruktif. Ini fondasi penting untuk perbaikan kebijakan ke depan,” ungkapnya.

Sobirin menambahkan transisi energi membutuhkan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis pada realitas lokal, mengingat kompleksitas yang dihadapi masyarakat di wilayah pertambangan.