JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Angga Raka Prabowo menegaskan, bahwa Presiden Prabowo Subianto menjalankan setiap kebijakan luar negeri Indonesia dengan prinsip kehati-hatian, keterbukaan, serta tanggung jawab penuh terhadap kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia.
Angga menyampaikan, keterlibatan Indonesia dalam berbagai inisiatif diplomasi internasional, termasuk yang berkaitan dengan upaya perdamaian di Gaza, tidak pernah dimaksudkan untuk mengorbankan kedaulatan negara, keamanan nasional, maupun keselamatan warga negara Indonesia.
"Presiden Prabowo menegaskan dengan sangat jelas bahwa Indonesia tidak akan mengambil langkah apa pun yang mengorbankan kepentingan nasional dan keselamatan rakyat Indonesia. Setiap opsi kebijakan selalu disertai perhitungan risiko, mitigasi yang matang, serta mekanisme evaluasi berkelanjutan," ujar Angga, Kamis (5/2/2026).
Menurut Angga, Prabowo justru membuka ruang diskusi yang luas dan transparan dengan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari tokoh nasional, mantan pejabat negara, akademisi, hingga praktisi diplomasi. Tujuannya agar setiap kebijakan luar negeri diuji secara kritis sebelum diambil keputusan.
Pendekatan tersebut, kata Angga, mencerminkan kepemimpinan yang realistis dan bertanggung jawab di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks.
Ia menegaskan, komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina tetap konsisten dan berlandaskan amanat konstitusi. Namun, dukungan tersebut ditempuh melalui jalur diplomasi yang terukur, tidak gegabah, dan tetap menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama.
“Presiden menegaskan bahwa Indonesia masuk ke setiap forum internasional dengan tujuan yang jelas, yakni mendorong perdamaian yang adil dan bermartabat tanpa mengorbankan keselamatan rakyat serta posisi strategis Indonesia. Opsi untuk meninjau kembali atau menghentikan keterlibatan selalu terbuka apabila bertentangan dengan prinsip dan kepentingan nasional,” kata Angga.
Angga juga mengimbau masyarakat agar tidak terjebak pada potongan informasi yang tidak utuh, mengingat sebagian proses diplomasi bersifat sensitif dan membutuhkan kehati-hatian dalam penyampaian ke ruang publik.
“Pemerintah berkomitmen untuk terus menyampaikan informasi secara terbuka dan bertanggung jawab, sekaligus memastikan setiap langkah Presiden Prabowo sepenuhnya berpihak pada kepentingan bangsa dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia,” tutupnya.