Polri Naikkan Dugaan Makar Kasus Penyadapan Presiden Prabowo ke Penyidikan
JAKARTA, iNews.id - Bareskrim Polri menaikkan penanganan dugaan tindak pidana makar terkait kasus penyadapan Presiden Prabowo Subianto ke tahap penyidikan. Perkembangan ini disampaikan Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir di Gedung Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).
"Untuk pengembangan terkait dengan dugaan-dugaan makar, saat ini sudah masuk ke dalam tahap penyidikan," kata Isir, Selasa (17/11/2026)
Dia menjelaskan, polisi penyidik masih mendalami berbagai kemungkinan dalam perkara tersebut. Salah satunya terkait pihak lain yang diduga menerima hasil penyadapan atau end user, selain mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
"Terkait dengan berbagai kemungkinan, itu tetap akan didalami, dan Bapak Kapolri sangat konsisten dan berkomitmen dengan membentuk tim khusus yang diketuai oleh Bapak Kabareskrim," ujarnya.
Sebelumnya, Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Mereka yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Dalam perkara penyadapan tersebut, Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Mabes Polri juga menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta dalam sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung pada periode 2025-2026. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui proses verifikasi.
Selain Presiden Prabowo, penyadapan diduga menyasar sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, hingga pengusaha.
Dalam perkara pokok dugaan penyadapan, para tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, yakni Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal delapan tahun penjara.
Adapun peningkatan penanganan dugaan makar ke tahap penyidikan merupakan proses hukum tersendiri. Penyidik masih harus mendalami unsur pidana dan mengumpulkan alat bukti untuk menentukan pihak yang bertanggung jawab.









