Jaksa KPK Hadirkan 5 Saksi di Sidang Silmy Karim, Salah Satunya Korban Pemerasan

Jaksa KPK Hadirkan 5 Saksi di Sidang Silmy Karim, Salah Satunya Korban Pemerasan

Terkini | inews | Selasa, 17 November 2026 - 17:03
share

JAKARTA, iNews.id - Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan lima saksi dalam sidang kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA) yang menjerat mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim bersama tujuh terdakwa lainnya. Salah satu saksi merupakan pihak yang diduga menjadi korban pemerasan, sedangkan empat lainnya merupakan pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi.

"Bahwa hari ini saksi yang kami panggil ada lima orang," kata jaksa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Selasa (17/11/2026).

Kelima saksi yang dihadirkan yakni:

1. Joko Mulyono, Direktur PT Artha Jaya Leonindo
2. Yohannes Sri Winarto, anggota Tim Izin Tinggal Tetap pada Subdirektorat Izin Tinggal Ditjen Imigrasi periode 2018-Oktober 2025
3. Kristofel APP Hutauruk, pegawai negeri sipil (PNS)
4. Herry Haryadi, pegawai negeri sipil (PNS)
5. Redi Restuanto, Ketua Tim Alih Status ITAS ke ITAP periode 2023-2025

Jaksa menjelaskan, Joko Mulyono dihadirkan sebagai pihak yang diduga menjadi korban pemerasan oleh para terdakwa. Jokowi disebut akan menerangkan dugaan pemaksaan pembayaran uang dalam proses pengurusan izin tinggal di lingkungan Ditjen Imigrasi.

"Untuk saksi Joko Mulyono merupakan saksi yang diperas, yang dipaksa untuk membayar uang untuk pengurusan izin tinggal yang dilakukan oleh pihak imigrasi dalam hal ini terdakwa," kata jaksa.

Sementara itu, empat saksi lainnya merupakan pegawai Ditjen Imigrasi. Mereka akan memberikan keterangan mengenai prosedur pengurusan izin tinggal dan alih status, termasuk dugaan praktik penerimaan uang tidak resmi atau uang loket.

"Dan juga menjelaskan nanti perbuatan dalam hal mendukung atau melaksanakan penerimaan uang-uang fee atau uang loket yang telah diterapkan di situ, Pak, gitu," ujar jaksa.

Kelima saksi kemudian diambil sumpahnya di hadapan majelis hakim yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Atep Sopandi. Setelah itu, pemeriksaan terhadap para saksi dimulai.

Dalam surat dakwaan, Silmy Karim didakwa melakukan pemerasan bersama tujuh terdakwa lainnya. Mereka yakni mantan Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam, mantan Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Jaya Saputra, mantan Kasubdit Alih Status Izin Tinggal Tessar Bayu Setyaji, mantan Kasubdit Izin Tinggal Bagus Bramantyo, mantan Ketua Tim Alih Status Juniadi Sri Priambudi, mantan staf Subdit Izin Tinggal Gusti Benardiansyah alias Obin, serta mantan Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat Ronald Arman Abdullah.

Jaksa menduga para terdakwa memeras biro jasa pengurusan dokumen keimigrasian WNA dengan meminta uang tambahan yang disebut sebagai "uang klik" atau "uang loket". Pungutan tersebut diduga dilakukan dengan cara mempersulit, menunda, hingga tidak menerbitkan dokumen keimigrasian meskipun pemohon telah memenuhi persyaratan dan membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dalam dakwaan disebutkan, biro jasa terpaksa membayar uang tambahan agar permohonan pengurusan dokumen segera diproses. Jika tidak membayar, permohonan berisiko ditunda atau tidak diterbitkan sehingga WNA yang diurus berpotensi mengalami overstay.

Jaksa mengungkapkan, praktik pungutan tidak resmi tersebut diduga berlangsung sejak 2021 hingga 2026. Total uang klik atau uang loket yang dihimpun para terdakwa disebut mencapai Rp168,97 miliar.

Dari jumlah tersebut, Silmy didakwa menerima bagian sebesar Rp1,2 miliar. Jaksa menyebut Silmy mengetahui, membiarkan, menikmati, dan memperoleh bagian dari hasil praktik penerimaan uang tidak resmi tersebut.

Dalam dakwaan juga disebutkan Silmy diduga meminta jatah setoran sebesar Rp100 juta setiap bulan sekitar Februari atau Maret 2023. Permintaan itu disampaikan melalui Bagus Bramantyo kepada Tessar Bayu Setyaji untuk dipenuhi dari uang yang dikumpulkan di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Setoran tersebut disebut menggunakan kode "malaikat" dan dikumpulkan melalui sejumlah pejabat serta pegawai di lingkungan Ditjen Imigrasi.

Selain dugaan pemerasan, Silmy juga didakwa menerima gratifikasi senilai sekitar Rp33,94 miliar selama menjabat Direktur Jenderal Imigrasi periode 2023-2024. Gratifikasi tersebut terdiri atas uang tunai dan saham.

Atas dakwaan tersebut, Silmy dan para terdakwa lainnya dijerat Pasal 12 huruf e dan Pasal 12B juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Topik Menarik